TANGERANGNEWS.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih menyebut banyak kepala desa (kades) yang terjerat kasus hukum, akibat tidak mengetahui soal aturan atau regulasi dalam pengelolaan dana desa.
Kasus tersebut, bahkan berujung pada jeruji besi. Untuk itu, Nova selalu mengingatkan agar para kades dapat bertugas sesuai dengan koridor kewenangannya.
"Jauh sebelum kepemimpinan saya, banyak kepala desa yang tersangkut masalah hukum dan saya tidak mau itu terulang," ucapnya saat penandatangan kerjasama pendampingan pengelolaan anggaran desa dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, di gedung serbaguna (GSG) Kabupaten Tangerang, Selasa 10 Januari 2023.
Nova mengatakan dengan kerjasama itu, nantinya akan ada pendampingan, bantuan dan konsultasi masalah hukum yang diberikan pihaknya kepada 246 kades di Kabupaten Tangerang, terkait penggunaan anggaran desa.
"Ini adalah langkah pencegahan awal, guna meminimalisir resiko para kades tersangkut masalah hukum karena salah mengelola dana desa," kata Nova.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid menyatakan MoU ini adalah bentuk upaya pihaknya bersama aparat hukum, khususnya Kejari dalam rangka pencegahan kepada kades beserta perangkatnya dalam mengelola keuangan, agar tidak tersandung masalah hukum.
"Supaya nantinya anggaran desa dikelola sesuatu dengan aturan yang ada," ucap Sekda.
Ketua APDESI Kabupaten Tangerang Maskota mengungkapkan masih banyaknya kades di wilayah yang tidak mengerti soal administrasi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan desa.
"Jadi dengan MoU ini, kades diharapakan dapat bekerja serius, dengan rasa aman dan nyaman untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang mencatatkan posisi sebagai bandara tersibuk kedua di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan laporan OAG Southeast Asia Aviation Market edisi Juli 2026.
TODAY TAG
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Arus disrupsi digital yang bergerak kian masif menuntut organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak sekadar ikut tren, melainkan wajib menjadi garda terdepan dalam merawat ruang digital dari ancaman hoaks
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews