Connect With Us

2017, Program SPP Gratis SMA/SMK Kota Tangerang Distop

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 2 Desember 2016 | 16:48

Ilustrasi Siswa SMA (Istimewa / @TangerangNews.com)

 

TANGERANGNews.com-Program SPP gratis untuk SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kota Tangerang dipastikan akan distop pada 2017. Hal ini berkaitan dengan dialihkannya kewenangan SMA/SMK ke Provinsi sesuai revisi UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi mengatakan, pihaknya telah menanyakan ke Pemprov Banten terkait biaya SPP SMA/SMK di Kota Tangerang yang sudah digratiskan. Ternyata Pemprov belum mempunyai anggaran untuk SMA/SMK se-banten. “Jadi kedepan dipastikan akan berbayar ,” katanya, Jumat (2/12/2016).

 

Terkait hal ini, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi ke masyarakat. DPRD juga meminta Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mensosialisasikan ke orang tua murid. “Supaya masyarakat tidak kaget dan tahu kondisinya,” katanya.

 

Suparmi menambahkan, meski adanya pengurangan anggaran untuk SPP SMA/SMK gratis, di tahun 2017, anggaran pendidikan tetap dimaksimalkan. Pemkot Tangerang sendiri, pada APBD 2017, menganggarkan sekitar 28 persen untuk sektor pendidikan, melebihi amanat UU dimana minimal 20 persen.

 

“Anggarannya sekitar 1 triliun untuk belanja langsung dan tidak langsung. Poin paling besar itu untuk menunjang operasional  sekolah, termasuk pemberian insentif guru,” katanya.

 

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Hapipi mengatakan, di tahun 2017, sekolah SD-SMP swasta akan diberikan bantuan operasional. Hal ini untuk menekan biaya sekolah siswa akan tidak terlalu mahal. Terutama bagi siswa kurang mampu yang tidak masuk sekolah negeri karena persoalan nilai.  “Bentuknya Bantuan Operasional (BOP), ini bisa digunakan untuk mengcover SPP siswa. Total anggarannya Rp50 miliar,” katanya.

 

Kebijakan bantuan ini dikembalikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, untuk menentukan besar bantuan sekolah. Karena belum tentu semua sekolah menerimanya. “Dinas yang akan memilah, siapa yang akan menerima. Besaran juga belum ditentukan. Teknisnya di Dinas, kita cuma mendorong,” katanya.

 

OPINI
Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Birokrasi Lumpuh di Era VUCA Akibat Ajal Meritokrasi dan Kronisme Lokal

Jumat, 31 Oktober 2025 | 12:05

Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN

TOKOH
Kabar Duka, Ketua KONI Banten Edi Ariadi Meninggal Dunia di RS Siloam Karawaci

Kabar Duka, Ketua KONI Banten Edi Ariadi Meninggal Dunia di RS Siloam Karawaci

Senin, 8 September 2025 | 08:52

Kabar duka datang dari keluarga besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten. Ketua Umum KONI Banten, Edi Ariadi, yang juga mantan Wali Kota Cilegon periode 2016-2021, meninggal dunia pada Senin, 8 September 2025, pagi.

TANGSEL
Pemkot Tangsel Bakal Tebus Lahan 6 KK Terdampak Lingkungan di TPA Cipeucang

Pemkot Tangsel Bakal Tebus Lahan 6 KK Terdampak Lingkungan di TPA Cipeucang

Selasa, 4 November 2025 | 17:59

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memastikan langkah konkret dalam menangani dampak lingkungan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill