TANGERANGNEWS.com—Peristiwa jenazah Husein, 8, korban tenggelam di Sungai Cisadane tidak mendapatkan pelayanan ambulans di Puskesmas Cikokol, Kota Tangerang menjadi perhatian publik.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aksi Mahasiswa (FAM) menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan atas pelayanan kesehatan di Kota Tangerang yang dituding massa aksi bobrok.
Aksi sosial pun digelar di Jalan Perintis Kemerdekaan tepat di depan Taman Gajah Tunggal, Cikokol, Kota Tangerang, Senin (26/8/2019).
Dalam aksinya, para aktivis tersebut menggalang dana untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk membantu membeli fasilitas ambulans maupun kereta jenazah.
"Kami juga menggalang dana koin yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan kemarin tidak lepas dari ambulans," ujar Rasyid Warisman, Humas FAM kepada TangerangNews.
Rasyid mengatakan, penggalangan dana dilakukan selama sepekan mendatang. Selama sepekan itu, kata dia, para mahasiswa akan menyebar ke titik-titik keramaian untuk meminta partisipasi masyarakat.
"Nanti dananya akan kami berikan kepada Pemkot secara simbolis bahwa ini bentuk keprihatinan kita," ucapnya.
Baca Juga :
Rasyid mengaku prihatin dengan pelayanan kesehatan di Kota Tangerang. Pasalnya, kata dia, bobroknya pelayanan kesehatan tak hanya terjadi dalam peristiwa penelantaran jenazah Husein.
"Permasalahan yang dialami saudara Husein bukan hari ini saja terjadi, tapi dari jauh-jauh hari ketika kita mengadvokasi masyarakat memang masalah yang paling fundamental itu. Di sini, sikap Pemkot Tangerang seakan tidak ada, lepas begitu saja," jelasnya.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk merealisasikan pelayanan kesehatan gratis tanpa syarat. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menindak tegas oknum yang memperlakukan masyarakat secara tidak manusiawi.
Ketika dimintai tanggapannya terkait Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ambulans yang memperbolehkan mengangkut jenazah, ia menjawab, hal ini membuat masyarakat bingung.
"Kenapa baru hari ini dilakukan revisi? Padahal permasalahan ini sudah terjadi jauh hari. Masyarakat seakan dibuat kebingungan. Di satu sisi, Pemkot Tangerang tidak masif sosialisasi penggunaan ambulans," katanya.
"Kalau bicara SOP kan ada soal hukum diskresi pengecualian bahwa SOP itu tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan," pungkasnya.(RMI/HRU)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan menahun di kawasan industri Serang Barat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews