TANGERANGNEWS.com–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten tengah membahas isu solusi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pembahasan berlangsung dalam dialog sosial yang diselenggarakan Kemenaker di Pakons Prime Hotel, Kota Tangerang, Jumat (24/7/2020).
"Ya, kami sedang bahas," ujar Dedi Sudarajat, Ketua KSPSI Banten.
Menurutnya, PHK seharusnya sebagai solusi terakhir bagi perusahaan terdampak COVID-19 setelah perusahaan melakukan segala upaya efisiensi.
"Jadi, untuk perusahaan yang sehat jangan mem-PHK dengan alasan COVID-19," jelasnya.
Pembahasan masih berlangsung. Dalam kegiatan tersebut juga, KSPSI sempat membagikan 40 masker dan hand sanitizer kepada peserta utusan dialog sosial.
Pembagian masker dan hand sanitizer sebagai upaya KSPSI mendukung dan membantu program pemerintah untuk mencegah penyebarannya COVID-19.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut sudah ada 25.000 pegawai di Banten yang menjadi korban akibat terjangan badai tsumami PHK massal hingga awal Juli 2020.
"Sudah ada 800 perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Selain alasan pandemi, perusahaan - perusahaan ini juga ada yang pindah ke daerah lain," kata Wahidin saat ditemui di Hotel Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (9/7/2020). (RAZ/RAC)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Ajang pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 resmi menutup rangkaian kegiatannya melalui malam penghargaan Exhibitor Night yang dihelat di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews