TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan Syahputra mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang karena telah menyegel Hotel Alona di Kreo, Kecamatan Larangan karena menjadi sarang prostitusi.
Namun, dia tetap menganggap bahwa pengawasan terkait prostitusi di Kota Tangerang masih letoy.
Menurutnya, Hotel Alona yang berada di kawasan pemukiman warga sudah menyalahi aturan lantaran ijin mendirikan bangunan (IMB) merupakan kontrakan, tetapi dijadikan sebuah hotel.
"Itu saja sudah menyalahi aturan. Belum lagi terkait Perda pelarangan prostitusi dan Perda perlindungan anak," ujarnya, Rabu (24/3/2021).
Tengku meminta pihak Pemkot Tangerang untuk mempertimbangkan kembali jika pihak Hotel Alona mengajukan izin kembali.
Tengku menuturkan, kasus asusila ini tidak sejalan dengan komitmen Kota Tangerang yang memiliki motto Akhlakul Karimah.
Tengku menganggap, pengawasan terkait praktik prostitusi di Kota Tangerang masih lemah.
"Semua lapisan masyarakat harus berperan untuk mencegah terjadinya kembali tindak asusila seperti ini," jelasnya.
Tengku mengaku, pihaknya juga meminta Satpol PP melakukan razia di hotel, apartemen, maupun indekos yang dijadikan sebagai tempat layanan prostitusi terselubung sebagai penegakan Perda No 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran.
"Kita sama-sama bekerja mewujudkan kota yang sehat dan bebas dari kemaksiatan," pungkasnya.
Kabar gembira bagi masyarakat yang tengah berburu hunian layak dan terjangkau di Banten. Kawasan kota mandiri terbaru, Hunian Warisan Bangsa (HWB) Serang kini hadir untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal para pekerja
TODAY TAG
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 121 peristiwa kebakaran yang terjadi terjadi sejak 1 Juli hingga 26 Juli 2026.
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
Bagi masyarakat Kota Tangerang yang merasa terganggu oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan hingga mencaplok fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, maupun ruang publik lainnya, dapat melaporkannya langsung ke Satpol PP.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews