Connect With Us

DPRD Tangerang Minta Pengusaha Prioritaskan Warga Lokal Isi Loker

Achmad Irfan Fauzi | Jumat, 17 Juni 2022 | 19:57

Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan Jayasyahputra. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan Jayasyahputra meminta pengusaha untuk memprioritaskan warga lokal untuk mengisi lowongan pekerjaan (loker) ketika suatu industri hadir di wilayah mereka. 

Seperti yang belum lama ini yang dilakukan Tengku Iwan dengan memediasi antara Warga Bayur dan PT BMT OPPO yang berlokasi di RW 4 Kelurahan Periuk Jaya, Kota Tangerang terkait masalah penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. 

Tengku menjelaskan, Kota Tangerang sebenarnya sudah memiliki Raperda tentang Ketenagakerjaan yang salah satu poinnya mengakomodir masalah penerimaan tenaga kerja lokal.

"Hanya saja, raperda tersebut belum bisa diundangkan karena masih tertahan untuk pengesahan di provinsi," ujarnya, Jumat 17 Juni 2022.

Tengku mengapresiasi pegiat dan aktivis sosial dari Jaringan Nurani Rakyat (Janur) yang mendatangi gedung Sekretariat DPRD Kota Tangerang untuk secara langsung, memberikan masukan konkret dalam bentuk penyerahan draft Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.

Menurut Tengku, langkah yang dilakukan Janur adalah sebuah sumbangsih positif yang hadir dari rasa kepekaan atas permasalahan yang ada di lingkungan. 

Dengan melihat momen ini, ke depan Tengku Iwan akan kembali mempertanyakan ke provinsi ataupun gubernur terkait progres pengesahan Raperda Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh DPRD Kota Tangerang bersama dengan pemerintah.

"Jangan sampai mengambang tanpa ada kejelasan, ini sudah memakan waktu tahunan," katanya.

Tengku juga menjelaskan bahwa Kota Tangerang sudah memiliki Perwal No. 70 Tahun 2019 (Tentang Informasi Lowongan Kerja, Penerimaan Dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja).

Dalam Perwal tersebut, mengatur terkait kewajiban pengusaha untuk menyediakan jatah 40% bagi masyarakat daerah dari jumlah pekerja yang diterima. 

"Perwal ini adalah bukti konkret bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang sama-sama berkomitmen untuk memperhatikan kondisi warga nya," jelasnya.

Koordinator Janur, Ade Yunus menjelaskan, draft raperda yang diserahkannya menekankan bahwa pada pelaku usaha atau industri untuk memberikan kesempatan prioritas kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha. 

Sebab ketika industri hadir di sebuah wilayah, isu agar masyarakat sekitar perusahaan diprioritaskan sebagai pekerja kerap kali muncul. 

"Ini bukan saja perihal serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia, melainkan juga tentang rebutan lapangan pekerjaan sesama anak," pungkasnya.

SPORT
Maksimalkan Tenaga di 20 Meter Terakhir, Javier Kinata Swabawa Sabet Medali Perak Porprov Banten 2026

Maksimalkan Tenaga di 20 Meter Terakhir, Javier Kinata Swabawa Sabet Medali Perak Porprov Banten 2026

Rabu, 18 November 2026 | 18:58

Atlet lari, Javier Kinata Swabawa, berhasil meraih medali perak pada nomor lari 200 meter dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026, Stadion Benteng Reborn, 18 November 2026

PROPERTI
Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Kamis, 19 November 2026 | 20:04

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit usahanya, Summarecon Serpong, bersiap meluncurkan proyek hunian low-rise terbaru bertajuk Mondeux Lake Condovillas di kawasan premium The Springs, Gading Serpong, Tangerang.

BANDARA
Mulai 1 Desember 2026, KA Bandara Soetta Layani Rute Stasiun Bogor dengan Tarif Promo Rp85.000

Mulai 1 Desember 2026, KA Bandara Soetta Layani Rute Stasiun Bogor dengan Tarif Promo Rp85.000

Kamis, 19 November 2026 | 20:17

Akses transportasi publik dari wilayah penyangga menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) segera bertambah.

NASIONAL
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

Kamis, 19 November 2026 | 16:14

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill