TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah menghadirkan potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 77%.
Diskon pajak tersebut dipersembahkan Pemkota Tangerang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) 77 Republik Indonesia.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan potongan sebesar 77% dihadirkan sebagai pemberian motivasi kepada masyarakat agar mau menunaikan kewajibannya membayar pajak.
"Diskon berlaku mulai tanggal 17 hingga 31 Agustus 2022," ujarnya, Jumat, 19 Agustus 2022.
Secara rinci, kata Arief, pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebesar 77% berlaku hingga pembayaran tahun 2014. Selain itu Pemkot Tangerang juga memberikan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 hingga tahun 2021.
"Kemudahan juga keringanan terkait pembayaran terus diberikan kepada masyarakat," katanya.
Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa menambahkan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini, caranya dapat membayar PBB-P2 melalui konter Bank BJB atau melalui merchant retail, aplikasi uang elektronik dan super aplikasi Tangerang Live.
"Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini, dapat langsung membayarkan PBB-P2 nya melalui merchant-merchant seperti Alfamart dan Indomaret, atau manual melalui konter BJB dan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan merchant lain yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang," tutur Kiki.
Kiki berharap, masyarakat wajib pajak di seluruh Kota Tangerang untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Karena melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, akan digunakan untuk pembangunan Kota Tangerang.
"Untuk masyarakat Kota Tangerang, mari manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Karena, melalui pajak yang dibayarkan oleh seluruhwajib pajak Kota Tangerang adalah untuk kemajuan Kota Tangerang tercinta," pungkasnya.
Direktur Utama PT RANS Entertainment Indonesia Tbk Nagita Slavina mengungkap, alasan di balik penurunan pendapatan perusahaan dalam dua tahun terakhir.
TODAY TAG
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.
Banyak investor tertarik membeli aset crypto hanya karena melihat harga yang sedang naik. Padahal, keputusan investasi yang baik berdasarkan analisis fundamental.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews