TANGERANGNEWS.com- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyebut penerapan skema ganjil-genap yang diperluas sampai ke wilayah Tangerang masih menunggu arahan teknis dan dasar hukumnya.
Seperti diketahui, menurunnya kualitas udara di wilayah Jabodetabek salah satunya berasal dari pembuangan gas emisi kendaraan
"Untuk pelaksanaan ganjil genap, kita Pemerintah Kota Tangerang masih menunggu dasar hukum dari Kementerian Perhubungan," ujar Arief saat ditemui seusai acara di bilangan Modernland, Rabu, 30 Agustus 2023.
Arief memastikan jika telah memperoleh dasar hukum pasti, secepatnya pihak pemerintah kota (Pemkot) Tangerang akan mempersiapkan sosialiasi dan implementasinya.
Dikatakan Arief, pihaknya telah menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengadakan rapat koordinasi bersama pihak terkait, diantaranya Kepolisian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Dinas Perhubungan Provinsi.
"Karena arahannya adalah aglomerasi Tangerang Raya, semuanya disinergikan dalam rangka mengurangi polusi bersama yaitu membuat ganjil genap di wilayah Tangerang Raya," ungkapnya.
Menurut Arief, persoalan polusi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dengan menggunakan transportasi umum.
"Tapi tentunya masyarakat juga harus ikut berperan dalam menanggulangi polusi dengan memastikan kendaraannya lulus standar emisi dan juga menggunakan kendaraan umum, melakukan penghijaun dan tidak melakukan pembakaran sampah," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar berencana untuk memperluas penerapan kendaraan ganjil genap sampai ke wilayah Tangerang Raya dalam rangka penanganan polusi udara di wilayah Aglomerasi Jakarta pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Ciputra Group melakukan langkah besar dalam transisi energi hijau dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di salah satu pusat perbelanjaan unggulannya, Mall Ciputra Tangerang.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.
Perhelatan akbar yang digelar Harian Kompas bersama bank bjb dan Pemeritah Kota (Pemkot) Tangerang ini menghadirkan program The Frontliner hingga jumlah kuota peserta yang lebih banyak dari tahun sebelumnya,
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews