TANGERANGNEWS.com- Civitas academica Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) melakukan deklarasi dan pernyataan sikap terkait dugaan keberpihakan presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pemilu 2024.
Deklarasi tersebut dilaksanakan di area Plaza UMT, Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Rabu, 7 Februari 2024.
Terdapat tujuh poin dalam deklarasi, diantaranya seruan kepada presiden dan pihak terkait meliputi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta TNI/Polri dan ASN menjaga profesionalitas dan netralitas.
"Mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan segala manuver politiknya demi memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto," ucap Rektor UMT, Ahmad Amarullah.
Amarullah menegaskan, pernyataan sikap dilakukan bukan karena terafiliasi maupun mendukung salah satu paslon lain.
"Kami tidak melakukan gerakan politik praktis untuk mendukung salah satu paslon, akan tetapi bagaimana nilai-nilai dan aturan-aturan main yang sudah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bisa secara konsekuen dan tentu murni bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," jelasnya.
Ia pun menyoroti agar proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa adanya kecurangan dan money politic.
"Semoga Pemilu 2024 ini berlangsung dengan jujur dan adil, langsung umum bebas rahasia dan bermartabat, bahkan beradab," pungkasnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Penyelenggaraan Festival Cisadane 2026 Kota Tangerang resmi berakhir dengan antusiasme masyarakat yang meriah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews