Connect With Us

APBD 2024 Dinilai Positif, Fraksi Golkar Tekankan Inovasi dan Efisiensi

Advertorial | Rabu, 18 Juni 2025 | 07:23

Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang memberikan pandangan umum terhadap LPJ APBD 2024, Selasa 17 Juni 2025. (@TangerangNews / Redaksi )

TANGERANGNEWS.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangerang memberikan pandangan positif terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Wali Kota Tangerang. 

Fraksi Golkar menilai pengelolaan fiskal daerah telah menunjukkan arah yang baik, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan ke depan.

Bendahara Fraksi Golkar Samsuni dalam pandangan umum rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Selasa 17 Juni 2025 menyampaikan, apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang melampaui target, yakni sebesar Rp5,06 triliun atau 104,91% dari target. Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,43 triliun atau sebesar 92,98%.

"Ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik. Namun efisiensi dalam belanja dan efektivitas program perlu terus ditingkatkan agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat," ujarnya.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Fraksi Golkar mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara lebih presisi, guna menghindari keterlambatan atau penumpukan kegiatan di akhir tahun.

Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penanggulangan kemiskinan.

"Kami berharap pemanfaatan APBD semakin fokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat," tambah Samsuni.

Di sisi lain, Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk terus mengembangkan sektor unggulan daerah, seperti UMKM, industri kreatif, dan pariwisata lokal, sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Selain itu, penguatan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal turut menjadi perhatian serius.

Fraksi Golkar menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Mereka mengapresiasi diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan berharap prestasi ini terus dipertahankan dengan memperbaiki catatan yang masih ada serta memperkuat pengawasan internal.

"Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah akan semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas," pungkas Samsuni.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, Wali Kota Tangerang Sachrudin menyampaikan apresiasi dan masukannya yang konstruktif. 

“Kami sepakat bahwa capaian pendapatan dan belanja daerah yang telah terealisasi menunjukkan adanya upaya pengelolaan fiskal yang baik serta disiplin anggaran,” ungkap wali kota.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran telah dilakukan secara berkala dan terstruktur, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan real-time, guna memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. (adv) 

WISATA
Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan

Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan

Senin, 27 April 2026 | 07:36

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.

PROPERTI
Fasilitasi Ibadah Warga, Perumahan MGK Serang Resmikan Masjid Ar-Rahmah

Fasilitasi Ibadah Warga, Perumahan MGK Serang Resmikan Masjid Ar-Rahmah

Senin, 27 April 2026 | 11:47

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Kibin, Kabupaten Serang, yang dikembangkan oleh PT Infiniti Triniti Jaya, menambah fasilitas kawasan dengan membangun Masjid Ar-Rahmah

OPINI
Larangan HP di Sekolah: Disiplin Sementara atau Reformasi Pendidikan?

Larangan HP di Sekolah: Disiplin Sementara atau Reformasi Pendidikan?

Senin, 27 April 2026 | 23:00

Kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa SMA/SMK di Banten resmi dimulai dari Kabupaten Tangerang. Dinas Pendidikan Provinsi Banten menerapkan aturan pengumpulan ponsel saat jam pelajaran serta melarang pembuatan konten

NASIONAL
Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Bisa Ditolak, Ini Penyebabnya

Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Bisa Ditolak, Ini Penyebabnya

Rabu, 29 April 2026 | 08:34

Tidak semua klaim manfaat Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan dapat langsung dicairkan. Dalam sejumlah kasus, pengajuan justru gagal diproses meski peserta sudah terdaftar dalam program tersebut.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill