TANGERANGNEWS.com-Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman menegaskan, tes keperawanan bagi calon prajurit wanita TNI kini sudah efektif dihapus pada tiga matra.
Budiman menyampaikan hal tersebut seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakornikes) Tahun 2022, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 13 April 2022, seperti dilansir dari Antara.
"(Penghapusan tes keperawanan) sudah efektif (berlaku). Sudah diberlakukan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara," ujar Budiman.
Budiman menyebutkan bahwa sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, tes keperawanan wanita tak mempengaruhi mereka ketika menjalani pendidikan, latihan, dan bahkan penugasan sebagai wanita TNI.
Oleh karena itu, Jenderal Andika kemudian menghapuskan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI. "Bapak Panglima TNI menghapuskan persyaratan tersebut dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan badan calon prajurit TNI," ujar Budiman.
Menurut dia, kebijakan Panglima TNI itu tidak terkait langsung terhadap melonjaknya pelamar calon prajurit wanita.
Namun, kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja.
Dengan demikian, wanita tersebut masih memiliki kesempatan menjadi prajurit wanita TNI selama mereka mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang baik.
"Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kami memiliki serangkaian tes untuk melihat hal tersebut. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi hal yang standar yang ada dalam juknis (petunjuk teknis)," tutur Budiman.
Kebijakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen calon prajurit TNI dilontarkan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2021.
Ketika itu, Andika menyebutkan tes tersebut dianggap tidak lagi memiliki relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. "Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi," ujar Andika.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
TODAY TAG
Sebanyak 16 lokasi di Banten masih dalam proses pembangunan jaringan listrik perdesaan. PLN UID Banten menargetkan seluruh jaringan tersebut dapat selesai dan mulai menyala pada akhir Desember 2026.
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
