Connect With Us

Digaji hingga dapat Santunan, Jadwal Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada 2024

Fahrul Dwi Putra | Kamis, 12 September 2024 | 14:21

Ilustrasi Pilkada (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pendaftaran untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, proses pendaftaran akan dimulai pada 17 September hingga 28 September 2024. 

Berikut ini jadwal lengkap pendaftaran dan tahapan seleksi anggota KPPS Pilkada 2024.

Jadwal Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada 2024

  • Pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
  • Penelitian administrasi: 18-29 September 2024
  • Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
  • Tanggapan dan masukan masyarakat: 30 September-5 Oktober 2024
  • Pengumuman hasil seleksi: 5-7 Oktober 2024
  • Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024

KPPS merupakan bagian dari Badan Adhoc yang dibentuk untuk memastikan proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Badan ini juga terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Gaji Anggota KPPS dan Badan Adhoc Pilkada 2024

Selain bertugas menyelenggarakan Pilkada, anggota KPPS dan Badan Adhoc lainnya juga akan menerima gaji. Berikut rincian gaji yang diterima oleh setiap kelompok:

  • Gaji Ketua PPK: Rp 2.500.000 per bulan
  • Gaji Anggota PPK: Rp 2.200.000 per bulan
  • Gaji Sekretaris PPK: Rp 1.850.000 per bulan
  • Staf administrasi dan teknis PPK: Rp 1.300.000 per bulan

Sementara itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mendapatkan:

  • Gaji Ketua PPS: Rp 1.500.000 per bulan
  • Gaji Anggota PPS: Rp 1.300.000 per bulan
  • Gaji Sekretaris PPS: Rp 1.150.000 per bulan
  • Staf administrasi dan teknis PPS: Rp 1.050.000 per bulan

Bagi KPPS, berikut adalah besaran gaji yang akan diterima:

  • Gaji Ketua KPPS: Rp 900.000 per bulan
  • Gaji Anggota KPPS: Rp 850.000 per bulan
  • Gaji Pengaman TPS/Satlinmas: Rp 650.000 per bulan

Sementara untuk Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), per orang akan menerima Rp 1.000.000 per bulan.

Santunan bagi Anggota KPPS Pilkada 2024

Selain gaji, pemerintah juga menyediakan santunan bagi anggota KPPS dan Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja selama penyelenggaraan Pilkada. Berikut rincian santunan kecelakaan kerja yang berlaku:

  • Santunan meninggal dunia: Rp 36.000.000
  • Santunan cacat permanen: Rp 30.800.000
  • Santunan luka berat: Rp 16.500.000
  • Santunan luka sedang: Rp 8.250.000
  • Bantuan biaya pemakaman: Rp 10.000.000

Syarat Menjadi Anggota KPPS

Untuk dapat mendaftar sebagai anggota KPPS, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, antara lain:

  1. Warga negara Indonesia berusia 17-55 tahun.
  2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Tidak menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir.
  4. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
  5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkotika.
  6. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat.
  7. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.
KOTA TANGERANG
Asal Usul Kelurahan Belendung Tangerang, Tanah Jawara Tempat Si Pitung Belajar Ilmu

Asal Usul Kelurahan Belendung Tangerang, Tanah Jawara Tempat Si Pitung Belajar Ilmu

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:52

Belendung merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Tak hanya sekadar nama, Belendung rupanya menyimpan sejarah, terutama berkaitan dengan tokoh-tokoh jawara.

TEKNO
Apa Itu Ethereum Fusaka? Ini Penjelasan yang Mudah Dipahami

Apa Itu Ethereum Fusaka? Ini Penjelasan yang Mudah Dipahami

Kamis, 4 Desember 2025 | 21:54

Fusaka pada dasarnya adalah peningkatan teknis yang mengubah cara data diproses di dalam jaringan Ethereum.

BANTEN
Berpotensi Kelola Rp42 triliun, Andra Soni Dorong Pemda Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Berpotensi Kelola Rp42 triliun, Andra Soni Dorong Pemda Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Jumat, 19 Desember 2025 | 14:40

​Gubernur Banten Andra Soni mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota di Provinsi Banten untuk menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

TANGSEL
Krisis Sampah, Pengamat Desak Pemkot Tangsel Tinggalkan Sistem Open Dumping

Krisis Sampah, Pengamat Desak Pemkot Tangsel Tinggalkan Sistem Open Dumping

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:36

Krisis sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat sorotan tajam dari akademisi mengenai rapuhnya sistem transisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill