TANGERANGNEWS.com- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menyebutkan Rp1,02 juta per bulan sebagai standar hidup layak untuk 2024.
Rilis tersebut kemudian memancing respons dari dari kalangan buruh. Meski disebut sebagai "standar hidup layak," BPS bahwa bahwa angka tersebut bukanlah penentu layak atau tidaknya kehidupan masyarakat, melainkan bagian dari penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
BPS menjelaskan, angka tersebut mencerminkan rata-rata pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa. Makin tinggi angkanya, makin baik standar hidup yang diukur.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menilai penggunaan istilah "standar hidup layak" dapat menimbulkan salah persepsi.
Pasalnya, ia khawatir data ini akan dianggap setara dengan Komponen Hidup Layak (KHL), yang selama ini menjadi dasar dalam menetapkan kebutuhan buruh untuk hidup layak.
"BPS menggunakan kalimat 'standar hidup layak'. Jadi, masih rancu, masyarakat juga kebingungan. Seharusnya bukan standar hidup layak judulnya, 'rata-rata pengeluaran', begitu," ujar Mirah dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 29 November 2024.
Mirah juga menilai angka Rp1,02 juta jauh dari kenyataan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurutnya, saat ini buruh kerap menerima upah minim, sementara biaya hidup yang harus ditanggung sangat tinggi. Misalnya saja, buruh dengan gaji Rp3 juta per bulan yang harus menghidupi istri dan dua anaknya.
"Mau enggak mau mereka mengurangi konsumsi makanan, sehingga berdampak pada ketidaklayakan hidup. Tempat tinggal pun demi mencari yang sesuai pendapatan sehingga mendapatkan tempat tidak layak," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, juga mempertanyakan metode yang digunakan BPS dalam menentukan angka Rp1,02 juta.
Ristadi mengingatkan bahwa KHL pernah digunakan sebagai komponen utama dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Menurutnya, biaya kebutuhan pokok seperti kontrakan saja saat ini sudah menyentuh Rp500 ribu per bulan, sehingga angka Rp1,02 juta sebagai standar hidup layak dianggap tidak relevan.
"Kira-kira kalau pekerja mengantongi uang Rp1 jutaan (per bulan), bisa kebayang bagaimana pola hidupnya dengan uang segitu? Yang benar saja," tukasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
TODAY TAG
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Praktik fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga kini masih banyak ditemukan dalam berbagai urusan administrasi. Padahal, pemerintah menilai penggunaan fotokopi identitas tersebut sudah tidak lagi relevan di era digital.
Earnings call menjadi salah satu momen penting dalam dunia investasi karena mempengaruhi pergerakan pasar global. Tidak hanya saham, dampaknya juga bisa merembet ke market crypto.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews