TANGERANGNEWS.com-Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang akan mengerahkan ribuan petugas untuk melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
Rencananya pendataan tersebut akan dimulai selama 15 Oktober 2022 sampai 14 November 2022.
BPS Kota Tangerang telah melakukan rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk menyukseskan pendataan tersebut.
"Rakorda ini untuk menguatkan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek 2022," ujar Muladi Widastomo, Kepala BPS Kota Tangerang usai rapat koordiansi daerah di bilangan Kota Tangerang, Selasa, 20 September 2022.
Pembahasan rakorda yang dihadiri 169 peserta, meliputi 11 OPD teknis serta seluruh camat dan lurah di Kota Tangerang, mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang beragam, dimulai dari demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset dan info geospasial.
Baca Juga :
"Serta menyusun rencana kerja dan strategi pendataan di lapangan nantinya. Sehingga pendataan yang akan dilakukan 3.156 petugas bisa dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.
Adapun ribuan petugas yang akan dikerahkan dalam melakukan pendataan tersebut Regsosek ini dipastikan sudah terlatih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Decky P. Koesrindartono, perkembangan data dari BPS sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan kebijakan daerah.
"Diharapkan data yang didapatkan menjadi basis data yang valid yang dapat digunakan keperluan perencanaan pembangunan," pungkasnya.
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews