TANGERANGNEWS.com- Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka kemiskinan absolut di Indonesia mengalami penurunan. Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025, lalu.

"Kepala BPS (Amalia Adininggar) lapor ke saya angka pengangguran menurun angka kemiskinan absolut menurun, ini BPS yang bicara," ujar Prabowo dikutip dari CNBC Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membantah anggapan Indonesia sedang berada dalam kondisi ekonomi yang suram. Ia menyebut narasi tersebut sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan semangat bangsa.

"Inti-intinya kita berada di jalan yang benar, usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah Indonesia dalam keadaan gelap Indonesia ekonomi gagal itu saudara-saudara itu adalah upaya menurunkan semangat kita dan itu tidak benar saudara sekalian," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada Mei 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2025 turun menjadi 4,76 persen. 

Angka ini menurun 0,06 persen dari Februari 2024 yang berada di angka 4,82 persen.

Sementara itu, data kemiskinan Indonesia per September 2024 berada di angka 8,57 persen atau sekitar 24,08 juta jiwa. Angka tersebut menurun 0,46 persen dari posisi Mei 2024.

Namun, data yang dirilis BPS itu berbeda jauh dengan laporan Bank Dunia yang sempat menjadi perdebatan publik.

 Dalam dokumen Macro Poverty Outlook, Bank Dunia menyebutkan lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia, setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024.

Perbedaan tersebut akhirnya dijelaskan oleh BPS. Menurut lembaga statistik nasional itu, perbedaan angka timbul karena perbedaan metode dan standar garis kemiskinan yang digunakan.

Bank Dunia menggunakan standar Purchasing Power Parity (PPP) sebesar US$ 6,85 per hari, yang merupakan median garis kemiskinan dari 37 negara berpendapatan menengah atas. 

Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN), yang lebih spesifik menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia.