Oleh: Hana Annisa Afriliani, S.S, Aktivis Dakwah, Praktisi Pendidikan dan Penulis Buku

TANGERANGNEWS.com-Presiden terpilih, Prabowo Subianto, membuat terobosan program makan bergizi gratis untuk para pelajar sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Dinyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengatasi stunting (gagal tumbuh) dan kemiskinan ekstrem yang mendekap negeri ini.

Program ini pun mulai diujicobakan ke beberapa sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang menuntaskan proyek percontohan (pilot project) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang.

Ketua Tim Kerja Gizi Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Yuni Pradilla Fitri, menuturkan Pemkot Tangerang memastikan pemenuhan gizi tersebut berdasarkan Permenkes No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, dan Permenkes No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. (tangerangkota.go.id/14-08-2024)

Adapun kebijakan Makan Siang Gratis ini sudah masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas 2045. Namun, kebijakan ini terkesan dipaksakan, pemerintah tidak memiliki dana untuk merealisasikannya. Banyak masyarakat yang menyangsikan menu makan bergizi gratis yang nanti akan diberikan karena anggarannya tidak realistis.

Awalnya, saat kampanye Pilpres, Prabowo memprediksi anggaran untuk makan bergizi gratis adalah sebesar Rp460 triliun per tahun, namun dalam perjalanannya dana tersebut dipangkas drastis.

Sebagaimana dilansir oleh cnnindonesia.com (16-08-2024) bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Kebijakan Populis Jauh dari Realistis

Tak dimungkiri bahwa program Makan Bergizi Gratis digelontorkan dalam rangka merebut hati rakyat. Karena secara fakta, rakyat Indonesia didominasi oleh masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah yang tentu saja sangat tergiur oleh iming-iming "isi perut".

Namun sayangnya, sejak awal dicetuskan program ini tak dipertimbangkan secara matang, mengingat masih banyak sektor lain yang membutuhkan alokasi dana besar, belum lagi beban utang negara yang menguras APBN. Program Makan Bergizi Gratis terkesan ambisius namun tidak realistis. Wajar, jika wacana pemberian susu ikan sebagai pengganti susu sapi di menu makan bergizi gratis pun menuai polemik. Benarkah demi kesehatan sebagaimana yang digembar-gemborkan atau demi menghemat anggaran?

Sebagaimana dilansir dalam cnbcindonesia.com (19-09-2024) bahwa susu ikan merupakan minuman protein yang dibuat dari olahan daging ikan segar yang diolah menjadi minuman bergizi tinggi berbentuk bubuk Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Kontroversi pun mengemuka, salah satunya dinyatakan oleh Sekretaris Eksekutif Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi & Kesehatan IPB, Azis Sitanggang yang mengungkapkan bahwa penyebutan susu ikan kurang tepat karena berasal dari daging ikan makan yang tepat adalah minuman Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Pada akhirnya, dapat dipastikan bahwa pemerintah akan memberi karpet merah bagi swasta untuk merealisasikan program ini. Akhirnya, program ini menjadi bancakan para pemodal. Miris!

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan pihak swasta boleh terlibat dalam MBG lewat program program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR). Menurutnya, masyarakat harus maklum karena MBG merupakan program besar yang perlu melibatkan banyak pihak. (Cnnindonesia.com/18-09-2024)

Kepentingan Oligarki

Aroma kapitalistik memang tak pernah bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan pemerintah hari ini. Betapa tidak, kursi jabatan di sistem kapitalis ini tak ubahnya seperti ladang bisnis. Makin tampak, bahkan negeri ini dimainkan oleh para oligarki.

Sungguh memprihatinkan, ketika berulang kali suara rakyat hanya menjadi instrumen dalam setiap pemilihan. Selebihnya suara bahkan jeritan rakyat tak lagi terdengar. Negara tak menjalankan fungsinya sebagai pemelihara rakyat yang sejati, melainkan sebatas regulator antara rakyat dengan pemilik modal. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri meraih kesejahteraan, sementara negara lepas tangan dan menyerahkan nasib rakyat pada putaran bisnis yang dimainkan para kapitalis.

Jika memang pemerintah serius ingin mengatasi stunting, tentu pemerintah harus tepat dalam memandang akar persoalan hadirnya stunting itu sendiri, yakni kemiskinan. Bagaimana mungkin rakyat bisa memenuhi kebutuhan gizinya jika penghasilan saja pas-pasan bahkan kurang?

Pemerintah harus secara tuntas memberantas kemiskinan, bukan dengan cara parsial Makan Bergizi Gratis, melainkan harus fundamental. Kemiskinan hadir karena adanya ketidakmerataan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kesenjangan sosial kian menganga lebar. Yang kaya makin sejahtera,  yang miskin kian tersingkir. Dan mirisnya kondisi demikian terjadi secara sistemis.

Pemerintah harus berbenah atas tanggung jawab kepengurusannya terhadap rakyat. Karena sejatinya, ketidaksejahteraan rakyat disumbang oleh ketidakmampuan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat. Pemerintah dalam sistem kapitalistik hari ini telah kehilangan fitrahnya, bukan lagi sebagai pengurus rakyat, melainkan hanya memanfaatkan kursi demi kepentingan pribadi dan partainya. Wallahu'alam bis shawab