TANGERANGNEWS.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terhadap standar pembangunan rumah susun (rusun) di perkotaan.

Ia menilai rusun berukuran 36 meter persegi yang umum saat ini terlalu sempit dan mendesak agar pembangunan rusun dibuat lebih manusiawi dengan luas minimal 45 meter persegi.

Rencana ambisius ini akan segera diwujudkan di kawasan Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, di atas lahan seluas 37 hektare milik Kementerian Keuangan.

Rusun yang Manusiawi untuk Kelas Menengah Tanggung

Purbaya menjelaskan bahwa rusun berukuran 45 meter persegi akan memberikan kenyamanan lebih bagi keluarga di perkotaan.

"Kalau apartemen kecil cuma 36 meter persegi, kan sempit. Jadi buat saja yang lebih besar, yang manusiawi, 45 meter persegi. Supaya orang yang tinggal di situ cukup comfortable," ujarnya di Jakarta seperti dilansir dari Beritasatu, Rabu 15 Oktober 2025.

Proyek ini tidak hanya menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga segmen menengah tanggung yakni masyarakat berpenghasilan menengah yang selama ini belum terlayani secara optimal baik oleh pasar properti komersial maupun program subsidi pemerintah.

"Bukan yang MBR saja, tetapi sedikit di atas MBR. Menengah tanggung itu belum terlayani dengan baik," ungkapnya.

Menkeu Gaspol Urus Lahan di BPN

Untuk mewujudkan proyek percontohan ini, Menkeu Purbaya telah bergerak cepat. Lahan 37 hektare di Lippo Karawaci saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya punya tanah 37 hektare, kita akan proses dengan cepat. Tinggal balik nama dari BPN, saya sudah suruh staf saya beresin dalam waktu satu minggu, dua minggu, kalau enggak ada masalah atau sanksi,” tegas Purbaya.

PKP Sambut Baik, Skema Hybrid Subsidi Silang

Rencana Menkeu ini disambut baik oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia menyebut proyek di Lippo Karawaci akan menjadi model perumahan hybrid yang revolusioner.

Skema hybrid ini memadukan rumah subsidi dengan komersial untuk menciptakan subsidi silang antarsegmen.

"Nanti ada MBR dengan harga rendah dan juga kelas menengah. Skemanya hybrid, ada FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di bawah, di atasnya komersial. Jadi tetap ada intervensi negara, tetapi juga berkelanjutan,” jelas Maruarar.