Connect With Us

Warga Korban Longsor Setu Tunggu Kepastian Nasib

Yudi Adiyatna | Jumat, 19 Mei 2017 | 20:00

Rumah Longsor Di Kp.Koceak Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu Tangsel , Rabu (10/5/2017) (@TangerangNews2017 / Yudi Adiyatna)

TANGERANGNEWS.com-Pasca Pemkot dan DPRD Tangsel menetapkan musibah longsor yang terjadi di dua titik wilayah di Kecamatan Setu bukan termasuk kategori bencana alam dan tidak dapat dialokasikan menggunakan dana APBD Tangsel , Kamis (19/05/2017) kemarin.

Warga terdampak korban musibah longsor kini berharap-harap cemas, menunggu kepastian tempat hunian pengganti baru yang layak untuk mereka tempati.

Jumat, (19/05/2017)  Tangerangnews.com  coba mengunjungi dan mewawancara beberapa warga yang menjadi korban di lokasi longsor di Kampung Koceak, Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu, Tangsel.

Madsuki (57) salah seorang warga yang rumahnya paling parah mengalami longsor menuturkan, dirinya tidak memperdulikan apakah rumahnya yang longsor dikategorikan bencana alam atau sekedar musibah saja.

Baginya yang terpenting adalah kepastian nasib dia dan keluarga untuk memperoleh tempat tinggal yang baru, dan tak jauh dari lokasi semula.

“ Saya mah enggak ngerti istilahnya mau itu disebut bencana alam atau musibah, yang jelas saat ini rumah saya udah enggak ada,  kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah,’ ungkap Madsuki.

Terkait rekomendasi pemerintah agar warga bekerja sama dengan pihak swasta dalam merelokasi rumahnya . Menurut  Madsuki dirinya tidak masalah jika ada dari pihak swasta mau menukar guling lahannya yang terkena longsor dengan lahan yang baru. Diakuinya, kabar yang beredar di masyarakat memang menyebutkan areal sekitar lokasi longsor akan dijadikan fasos dan fasum oleh pihak swasta.

“ Ya kita juga tidak ingin memberatkan pihak pengembang sepenuhnya, harapannya mungkin dari pihak swasta yang menyediakan lahannya dan pemerintah lah yang nanti akan membangun huniannya, jadi enggak rugikan,” ungkap Mantan RW ini.

Senada dengan Masduki, hal yang sama diungkapkan oleh Masrudin (41) ketua RT 06/02 setempat. Menurut Masrudin dirinya berharap pemerintah menyediakan rumah lagi yang layak untuk bisa mereka tinggali.

“Kalo hanya dikasih tanah aja, kami bingung ngebangunnya, kalo bisa mah disediakan lagi rumah yang layak, enggak usah terlalu gede,” ungkap Masrudin.

BANTEN
Kapolda Banten Sebar Nomor Pribadi, Terima Aduan Kamtibmas dan Keadaan Darurat

Kapolda Banten Sebar Nomor Pribadi, Terima Aduan Kamtibmas dan Keadaan Darurat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:30

Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan membuka akses nomor pribadinya, yakni 0811-1123-9696 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill