Connect With Us

PSI Tangsel Minta Pemkot Tidak Kalah dengan Oknum Bekingi Peredaran Miras

Rahmat Hidayat | Selasa, 31 Mei 2022 | 13:52

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah. (@TangerangNews / Rahmat Hidayat)

TANGERANGNEWS.com-Maraknya penjualan minuman keras (miras) di tempat hiburan malam di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jadi perhatian DPRD setempat. Pasalnya, tempat itu disebut kerap mendapat bekingan sehingga bisa leluasa mengedarkan miras.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel Ferdiansyah menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tidak boleh kalah dengan oknum yang membekingi peredaran miras.

Peredarannya tentu memiliki sisi negatif bagi masyarakat di kota bertajuk Cerdas, Modern dan Religius tersebut.

"Pemkot Tangsel tidak boleh kalah dengan siapapun yang disebut oknum atau bekingan, karena Pemkot bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada cerita dan alasan bahwa karena oknum tersebut, minuman beralkohol tetap dapat beredar," kata Ferdi, Senin 30 Mei 2022.

Menurutnya, dalam Perda No 4/2014 Bab V pada 122 ayat 2, sudah ditegaskan terkait larangan peredaran miras. "Ketika mengacu pada ketentuan tersebut, maka sudah seharusnya tidak boleh ada pihak pihak yang mengedarkan dan memperjual belikan minuman beralkohol," tambahnya.

Peran Satpol PP dalam menegakkan perda tersebut juga perlu lebih ditingkatkan. Terlebih, dalam pengawasan dan penindakan di lokasi-lokasi hiburan malam.

"Peran satpol PP sejauh ini sudah cukup baik, namun rasanya perlu ada peningkatan pengawasan dan juga sidak-sidak khususnya di tempat-tempat hiburan. Satpol PP harus dapat memastikan di Tangsel tidak ada minuman beralkohol yang beredar," tutur Ferdi.

Sebagai penegak perda, Satpol PP harus lebih sensitif terhadap kondisi di lingkungan dan wilayah agar terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan nyaman. Tentunya perlu jugaa berkoordinasi dengan para pihak lainnya.

Selain itu, DPRD Kota Tangsel pun turut memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas terhadap kepatuhan Pemkot dalam menjalankan aturan, serta regulasi yang dibuat bersama.

"Salah satunya pengawasan terhadap perda, apakah sudah dijalankan secara maksimal atau belum. Kita harus terus mengingatkan kepada Pemkot melalui dinas masing-masing, khususnya Satpol PP dan juga Disperindag," tandas Ferdi.

WISATA
PLN Sulap Potensi Desa Bandung Pandeglang Jadi Wisata Ramah Lingkungan 

PLN Sulap Potensi Desa Bandung Pandeglang Jadi Wisata Ramah Lingkungan 

Kamis, 3 September 2026 | 10:45

PLN Group mengembangkan Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi kawasan wisata berbasis energi bersih melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Desa Berdaya Eco-Wisata SiNyonya.

KAB. TANGERANG
31 Jam Kebakaran Pabrik Plastik di Balaraja Belum Padam

31 Jam Kebakaran Pabrik Plastik di Balaraja Belum Padam

Senin, 7 September 2026 | 20:57

Kebakaran yang melanda pabrik produksi plastik milik PT. Technoplastika Prima Perdana di Desa Sentul, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, tak kunjung padam.

NASIONAL
PLN Siagakan Listrik Berlapis untuk GelaranDanantara Housing Expo 2026 PIK 2

PLN Siagakan Listrik Berlapis untuk GelaranDanantara Housing Expo 2026 PIK 2

Selasa, 1 September 2026 | 16:19

PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi (UID) Banten memastikan pasokan listrik tetap andal selama Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2

OPINI
Sandera Dana Desa Demi Bebas Asap

Sandera Dana Desa Demi Bebas Asap

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:31

Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill