Connect With Us

Batas Akhir 31 Desember 2023, Begini Cara Mudah Gabung NIK dan NPWP

Fahrul Dwi Putra | Sabtu, 9 Desember 2023 | 22:27

Ilustrasi pemadanan NIK dan NPWP (@TangerangNews / Istimewa )

TANGERANGNEWS.com- Pemerintah resmi akan memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipadankan atau digabung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan batas akhir 31 Desember 2023.

Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022.

Pemerintah beralasan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dengan nomor identitas Tunggal.

Berikut Cara Memadankan NIK dan NPWP

1. Buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda lalu tekan login

2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan

3. Buka menu profil, masukan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik ubah profil

4. Lalu logout atau keluar dari menu profil untuk nantinya menguji keberhasilan langkah validasi

5. Login kembali menggunakan NIK 16 digit, gunakan password yang sama, masukan kode keamanan, dan login

6. Jika berhasil, maka validasi sudah selesai dilaksanakan.

Cara Mengecek Apakah NIK sudah Menjadi NPWP

1. Akses laman https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp

2. Akan muncul halaman yang berisikan kolom NIK, nomor Kartu Keluarga (LL), dan kode captcha

3. Isikan NIK, nomor KK, dan kode captcha dengan benar

4. Lalu klik ‘Cari’ jika pencarian yang dilakukan memunculkan sejumlah data, maka NIK telah terdaftar

5. Akan muncul data NPWP, wajib pajak, KPP tempat NPWP terdaftar, dan status keaktifan NPWP sesuai NIK.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan, jika tak melakukan pemadanan data maka urusan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak (WP) pribadi dalam negeri akan terkendala.

Sebab, seluruh pelayanan DJP hanya dapat diakses menggunakan NIK setelah integrasi dengan NPWP hingga batas waktu yang ditentukan. Misalnya, terhambat dalam pelaporan SPT atau lainnya.

"Termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP," katanya dikutip dari Detik.com.

SPORT
Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Panitia Porprov VII Banten Minta Maaf Soal Pengalungan Medali Tanpa Podium

Jumat, 20 November 2026 | 21:14

Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 memberikan penjelasan terkait polemik prosesi penyerahan medali tanpa podium pad asalah satu cabang olahraga (cabor) yang ramai disorot di media sosial.

OPINI
Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Senin, 16 November 2026 | 10:00

Setiap kali memasuki musim penghujan, kecemasan selalu membayangi warga di kawasan Perumahan 4 (Perum 4) Tangerang. Air hujan yang turun tidak lagi dipandang sebagai berkah, melainkan ancaman berulang.

KAB. TANGERANG
Rumah di Curug Tangerang Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Makar

Rumah di Curug Tangerang Digeledah Bareskrim Terkait Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 | 22:10

Satu rumah di kawasan Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, masuk dalam daftar lima lokasi yang digeledah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar.

TANGSEL
Terkena Dampak Efisiensi Anggaran, Porprov VII Banten di Tangsel Dinilai Relatif Terkendali

Terkena Dampak Efisiensi Anggaran, Porprov VII Banten di Tangsel Dinilai Relatif Terkendali

Minggu, 22 November 2026 | 10:21

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di berbagai daerah sepanjang 2026 menghadapi tantangan teknis dan nonteknis akibat penyesuaian serta efisiensi anggaran pemerintah daerah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill