Pikirkan Pandangan Pengusaha, Atut Ogah Revisi UMK
Rabu, 4 Desember 2013 | 19:02
“Kalau terus dilakukan revisi bagaimana pandangan pengusaha. Apa lagi SK penetapan UMK adalah prodak hukum dan harus dijalankan,” terang Gubernur Banten.
“Kalau terus dilakukan revisi bagaimana pandangan pengusaha. Apa lagi SK penetapan UMK adalah prodak hukum dan harus dijalankan,” terang Gubernur Banten.
Aksi ribuan buruh Kabupaten Serang yang meminta revisi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dengan cara memblokir jalan tol Tangerang - Merak, Selasa (3/12) lalu membuat PT Marga Mandala Sakti (PT MMS) sebagai operator merugi kurang lebih Rp200 juta.
RECOMENDEDPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang berada di lingkungan Suralaya, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon meledak dan mengeluarkan asap tebal. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab meledak-nya
Suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Hikmat Tomet yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten meninggal dunia akibat sakit stroke di RSPAD Jakarta, Sabtu (09/11/2013).
Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, majelis hakim menolak materi gugatan pasangan calon yang diusung PDIP dan PAN. Majelis hakim berpendapat, putusan KPU Banten tersebut tidak merugikan penggugat secara nyata.
TANGERANG-Pemerintah Provinsi Banten akan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), pada Kamis (31/10). Besaran UMP tersebut dipastikan naik dari tahun 2012.
Juru bicara Masyarakat Transparanasi (MATA) Banten, Oman Abdurahman, mengaku menemukan kejanggalan dalam keberangkatan Atut ke Singapura. Dimana keberangkatan Atut untuk keperluan berobat.
“Kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Baduy, orang Baduy itu tidak sekolah, kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Kanekes”.
Rombongan mahasiswa dari Universitas Muhammaddiyah Tangerang (UMT) ikut serta untuk ikut berdemo ke Provinsi Banten.
Dalam beberapa tahun ini telah berlangsung pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, atau biasa disebut Tangerang Raya.
“Walaupun MK tidak memerintahkan, kami akan tetap melakukan pengawasan, karena itu fungsi kami sesuai undang-undang,” terangnya.
BANTEN - Mantan Sekretaris DPRD Banten yang kini menjabat staf ahli Gubernur Banten, Dadi Rustandi divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, Senin (30/09).
Namun, selang beberapa menit perjalan, kendaraan pelaku berhenti dan korban diturunkan paksa.
TANGERANG-DPD Partai Demokrat Banten mencurigai adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk memperlambat proses mundurnya Wahidin Halim sebagai Wali Kota Tangerang.
“Tendernya sudah digelar dan sudah ada pemenangnya. Bahkan sudah dikerjakan dengan kondisi pengerjaan sampai dengan saat ini 25 %. Penggerjaan akan selesai pada April 2014,” terangnya.
Itu dikatakan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi siang ini Rabu (28/08).