TANGERANGNEWS.com-Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten melihat Indonesia hari ini masih terlihat belum siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi terjadi tahun 2035 dan puncaknya pada tahun 2045.

Alasannya karena masih terdapat banyak sekali masalah dalam setiap sektor terkhusus pada sektor Pendidikan, Ekonomi, Hukum, dan Politik Internasional.

Hal ini diketahui dari hasil diskui para Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi peserta kegiatan Daurah Marhalah 3 KAMMI Banten di gedung BPSDMD Provinsi Banten.

“Pada kegiatan ini para peserta merumuskan ide dan gagasan terkait keindonesiaan yang kemudian di akhir kegiatan ini para peserta merumuskan menjadi Piagam Kejayaan Indonesia,” kata Ahmad Sodikin Intruktur Daurah Marhalah 3 Banten, 4 Januari 2022.

Menurutnya, dalam sektor pendidikan, Indonesia masih banyak yang harus di perbaiki terkhusus peningkatan sumber daya manusianya.

Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Angka ini tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Sistem pendidikan yang dijalani selama hampir 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak membuat perubahan yang signifikan terhadap pola pikir sumber daya manusianya.

“Kualitas dari pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan tidak meratanya kualitas pendidikan tersebut di seluruh penjuru daerah di Indonesia,” ujarnya.

Dalam sektor hukum, Indonesia sebagai negara Demokrasi belum bisa menerapkan sistem hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan pasti kepada setiap warganegaranya.

Dalam data indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara, atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik.

“Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dan Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat,” jelas Ahmad Sodikin.

Dalam sektor ekonomi, Indonesia terus mengalami penurunan yang berdampak pada naiknya angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan adanya wabah pandemi.

Bahkan jumlah kemiskinan di Indonesia terus bertambah, pada 2019 meningkat jumlahnya 1,12 juta individu. Pada 2021 ada 27,54 juta penduduk miskin, yang dirilis pada bulan Maret oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara utang Indonesia juga semakin tinggi pada masa pandemi, data dari Bank Indonesia menunjukkan Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2021 tercatat sebesar 423,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy).

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik  dan sektor swasta. Sehingga sektor ekonomi Indonesia saat ini mengalami permasalahan yang cukup kompleks,” terang Ahmad Sodikin.

Dalam sektor politik internasional sebagaimana dalam amanat pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam hal ini Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dalam misi-misi perdamaian dunia. Tetapi kenyataannya, Indonesia saat ini belum mempunyai kekuatan dan pengaruh yang kuat di mata negara-negara lain dalam forum-forum internasional yang membahas terkait perdamaian dunia.

Dari banyaknya masalah Indonesia yang belum terselesaikan dalam menghadapi bonus demografi yang akan kita hadapi, sehingga peserta Daurah Marhalah 3 KAMMI Banten merumuskan dan menawarkan Format Indonesia Masa Depan dalam sebuah Piagam Kejayaan Indonesia yang berisi:

1. Meningkatkan kualitas kurikulum Pendidikan Indonesia dengan kebutuhan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Memperbaiki Sarana dan Prasarana pendidikan yang tidak layak di seluruh wilayah Indonesia.

3. Memperkuat integritas Penegak Hukum dan menghapus peraturan hukum yang tidak jelas.

5. Meningkatkan pengawasan hukum yang efektif oleh pengadilan, internal pemerintah, dan komisi negara independen.

6. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui ekonomi kreatif.

7. Menyiapkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan kepada masyarakat agar menurunkan tingkat kemiskinan.

8. Menjalin kerja sama dan memiliki peran strategis dengan negara lain dan aktif dalam forum-forum internasional seperti PBB, OKI, KAA, ASEAN.

9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA) pada bidang Pariwisata dan Teknologi.

Piagam Kejayaan Indonesia ini di buat dan dirumuskan oleh peserta Daurah Marhalah 3 Banten sebagai bentuk masukan kepada Pemerintah Pusat dan pengambil kebijakan, agar dapat mempersiapkan dengan baik hari ini sebuah bonus demografi yang dihadapi Indonesia pada masa yang akan datang.