Connect With Us

Ombudsman Jadwalkan Dialog Warga Dadap dengan Bupati Sebelum Puasa

Denny Bagus Irawan, Dena Perdana | Senin, 30 Mei 2016 | 12:00

Warga Dadap Tangerang Ngamuk, Mobil Rush Dirusak (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANG- Dialog warga Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dijadwalkan pihak Ombudsman sebelum puasa.  Seperti diketahui sebelumnya pada tahap penyerahan Surat Peringatan yang kedua, terjadi kericuhan antara warga dengan petugas yang akan menyampaikan surat tersebut. Karenanya, Ombudsman turun dalam rencana penataan kawasan Dadap tersebut.



“Kami jadwalkan sebelum puasa, ini untuk mempercepat proses penyelesaian diantara keduanya yang belum menemukan titik temu,” ujar Komisioner Ombdusman  Alamsyah Saragih kepada wartawan, Senin (30/5/2016).

Sebelumnya, kata Saragih, pihaknya  sudah memberikan catatan-catatan mengenai duduk perkara permasalahan  yang harus dipelajari kedua belah pihak.“Pertemuan pertama diusahakan sebelum memasuki bulan puasa," tuturnya.

Apa saja catatan Ombudsman, menurut dia, catatan yang dimaksud oleh Alamsyah adalah soal perbedaan pandangan antara warga Dadap dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang penertiban di sana.

“Pemkab Tangerang menilai kawasan Dadap nantinya akan diubah menjadi sebuah tempat dengan wajah baru, yakni tempat wisata, pusat kuliner khas hidangan laut, dan pusat kegiatan Islam, salah satunya Islamic Center,” katanya.

 Sedangkan warga menganggap, daerah Dadap sudah bersih dari lokalisasi dan berbagai bentuk kegiatan prostitusi jauh sebelum Surat Peringatan Pertama (SP-1) diberikan, sehingga tidak perlu ada penggusuran lagi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyebutkan, lahan  yang akan ditertibkan di Kampung Baru Dadap itu adalah lahan milik Negara, yakni milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berbeda dengan Pemerintah daerah, warga menyatakan,  tanah di sana bukan sepenuhnya milik negara, karena ada tanah yang bersertifikat yang berawal dari tanah garapan sejak tahun 1975.

 

Selain itu, tentang pemberdayaan ekonomi warga, Pemkab Tangerang menilai penataan oleh mereka nantinya akan mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan warga di sana. Sedangkan warga menilai, mereka lebih nyaman sebagai nelayan dan sudah cocok dengan kondisi mereka saat ini, yakni melaut dan mencari ikan setiap hari.


WISATA
Sambut Ramadan 2026, VIVERE Hotel Luncurkan Paket Menu Timur Tengah dan Nusantara

Sambut Ramadan 2026, VIVERE Hotel Luncurkan Paket Menu Timur Tengah dan Nusantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 21:14

VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated menghadirkan pengalaman berbuka puasa bertajuk “A Wishful Ramadan” yang digelar di Yin & Yum All Day Dining, lantai 8

BISNIS
JHL Group Tegaskan Standar Kinerja dan Daya Saing Lewat JHL Award 2026

JHL Group Tegaskan Standar Kinerja dan Daya Saing Lewat JHL Award 2026

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:49

Di tengah dinamika industri hospitality, F&B, otomotif, hingga pengembangan bisnis yang semakin kompetitif, JHL Group menegaskan standar kinerja baru melalui gelaran JHL Award 2026.

BANTEN
Pemprov Tegaskan RSUD Banten Tetap Layani Peserta BPJS PBI yang Datanya Terhapus

Pemprov Tegaskan RSUD Banten Tetap Layani Peserta BPJS PBI yang Datanya Terhapus

Kamis, 19 Februari 2026 | 21:53

​Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menegaskan agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di RUSD Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill