Connect With Us

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan Pemilihan Bupati 2018 Partisipasinya 77%

Mohamad Romli | Minggu, 22 Oktober 2017 | 17:00

Ketua KPU Kabupaten Tangerang Akhmad Jamaludin (ditengah) saat memberikan materi pada Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 di Kecamatan Cisoka di Ponpes Daarul Falahiyah, Minggu (22/10/2017). (@TangerangNews.com / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-KPU Kabupaten Tangerang menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tangerang 2018 sebesar 77 persen. Karenanya, KPU
 menggandeng organisasi kemasyarakatan, salah satunya Perkumpulan Masyarakat Untuk Demokrasi (Perekat Demokrasi).

KPU mensosialisasikan perhelatan demokrasi lima tahunan tersebut kepada tokoh masyarakat di Kecamatan Cisoka di Ponpes Daarul Falahiyah, Minggu (22/10/2017) Dihadapan tokoh masyarakat, pegiat demokrasi serta santri, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Akhmad Jamaludin mengatakan, partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di Kecamatan Cisoka pada tahun 2012 hanya 57 persen.

Menurutnya, prosentase ini harus meningkat saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2018 mendatang.
 
"Target kami 77%. Tentunya kami berharap masyarakat yang datang ke TPS atas kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya, bukan karena embel-embel dari pihak tertentu," ujar Jamaludin.

Jamaludin berharap, agar para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat di Kecamatan Cisoka, Balaraja, Jayanti, Tigaraksa dan Solear dan alumni Sekolah Demokrasi dapat menyebarluaskan materi yang didapatkan kepada masyarakat luas. Khususnya kepada keluarga sendiri, apalagi pihak-pihak yang hinggga kini masih golput pada setiap Pilkada.

"Mudah-mudahan bapak ibu bisa mengingatkan suami atau istri dan keluarganya bahwa tanggal 27 Juni 2018, bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kabupaten Tangerang untuk lima tahun kedepan," jelasnya.

Ia juga menyatakan, agar masyarakat yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, baik dari jalur Partai Politik (Parpol) maupun perseorangan itu tidak
dipungut biaya.

"Untuk pencalonan sampai saat ini masih adem ayem ya, maka kami sampaikan tadi terkait pencalonan dari jalur Parpol atau perseorangan," jelasnya.

Narasumber lainnya, KH Ahmad Imron, pimpinan Pondok Pesantren Daarul Falahiyah mengatakan, demokrasi adalah pilihan yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan kata dia, Islam mendukung proses demokrasi.

"Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian proses demokrasi nanti di tahun 2018, mari sama-sama kita seluruh masyarakat bergerak menggunakan hak pilihnya. Tidak mungkin kita menuntut kesejahteraan tanpa menempuh demokrasi, " tegasnya.

Sementara itu, Ketua Perekat Demokrasi Khoirun Huda mengatakan, partisipasi pemilih sangat penting. Sehingga setelah  peserta  mendapatkan materi dari narasumber bisa meneruskan informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.(DBI/HRU)

KAB. TANGERANG
Pemkab Tangerang Petakan 28 Perlintasan KRL Green Line, 11 Titik Tanpa Palang Pintu

Pemkab Tangerang Petakan 28 Perlintasan KRL Green Line, 11 Titik Tanpa Palang Pintu

Kamis, 7 Mei 2026 | 21:44

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melakukan pemetaan pada 28 titik perlintasan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur green line rute Tanah Abang-Rangkasbitung.

NASIONAL
Pakar Nilai Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Penuh Kejanggalan

Pakar Nilai Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Penuh Kejanggalan

Kamis, 7 Mei 2026 | 13:13

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyinggung sejumlah kejanggalan di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen.

BISNIS
Jasa Pembuatan PT Murah untuk Bisnis Baru: Solusi Legal Cepat dan Aman

Jasa Pembuatan PT Murah untuk Bisnis Baru: Solusi Legal Cepat dan Aman

Kamis, 7 Mei 2026 | 11:08

Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.

AYO! TANGERANG CERDAS
Lulusan Sulit Terserap Kerja, Pemprov Banten Bakal Hapus Jurusan Akutansi dan Manajemen di SMK

Lulusan Sulit Terserap Kerja, Pemprov Banten Bakal Hapus Jurusan Akutansi dan Manajemen di SMK

Kamis, 7 Mei 2026 | 21:47

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill