TANGERANGNEWS.com-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta solusi kepada Komisi II DPR RI terkait rencana penghapusan tenaga tenaga honorer di bulan November 2023. Pasalnya, aturan tersebut akan berdampak pada ribuan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang.
Hal itu sampaikan Zaki saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Selasa 8 November 2022.
"Saya juga memohon anggota DPR RI bisa membantu memberikan solusi dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer, minimal penghapusan tersebut bisa ditinjau ulang atau ditunda untuk sementara waktu," ungkap Zaki.
Menurutnya, pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang sudah diselesaikan. Dengan begitu, dia berharap permasalahan tenaga honorer segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan keresahan.
"Alhamdulillah untuk pendataan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang telah rampung dan mendapatkan apresiasi dari Komisi II dan BKN, karena Pemkab Tangerang telah mampu menyelesaikannya dengan baik," ucapnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kunjungan kerja spesifik dari Komisi II ini untuk membahas evaluasi pendataan tenaga honorer di Indonesia.
"Kunjungan kerja spesifik ini, kami ke tiga lokasi yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi. Dipilihnya tiga lokasi ini karena terdapat jumlah ASN dan tenaga honorer yang besar," jelas Doli.
Berbagai masukan dari Pemkab Tangerang juga akan ditindakanjuti dan akan menjadi bahan bagi Komisi II menjelang pansus yang rencananya akan digelar nanti.
Gubernur Banten Andra Soni menjajaki kerja sama strategis dengan Cambridge School Indonesia guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.
TODAY TAG
Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menanggapi polemik terhadap keberadaan sejumlah tempat hiburan malam (THM) di area Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang, Kecamatan Tigaraksa.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews