TANGERANGNEWS.com–DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan pendataan yang telah diverifikasi.
"Saya mengingatkan kepada Pemkot agar segera bansos yang sudah dilakukan pendataan segera didistribusikan," ujar Gatot Wibowo, Ketua DPRD Kota Tangerang, Senin (8/6/2020).
Menurut Gatot, saat ini masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sangat membutuhkan bansos dari Pemkot Tangerang. Terlebih, Rp144 miliar anggaran Pemkot Tangerang telah dialokasi untuk jaminan pengaman sosial (JPS), juga pendataan bagi penerima bansos sudah dilakukan.
"Jadi, verifikasi data penerima yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, semua, segera didistribusikan bantuannya dari Pemkot Tangerang. Bukan dari pusat maupun provinsi," tuturnya.
Gatot menambahkan data penerima bansos Pemkot Tangerang dapat diinformasikan kepada masyarakat terutama penerima dengan memanfaatkan teknologi demi transparansi.
"Bisa ditempel di kantor kelurahan atau dimanfaatkan lewat aplikasi agar masyarakat semua tenang," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menuturkan data penerima bansos terdampak COVID-19 seluruhnya sudah ter-cover dari pemerintah pusat dan Provinsi Banten sebanyak 165 ribu lebih keluarga. Bahkan, kata dia, data tersebut melebihi kapasitas penerima yang berhak.
"Jadi, kalau sudah semuanya ter-cover dari pusat dan provinsi, bantuannya (dari Pemkot Tangerang) buat siapa lagi?" katanya.(RMI/HRU)
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memberikan peringatan keras agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berada pada jalur sosial dan pemenuhan gizi, bukan menjadi ajang mencari keuntungan bisnis.
TODAY TAG
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Pemkot Tangerang bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok akibat konflik perang Iran yang memicu kenaikan harga energi, pangan hingga distribusi logistik.
Kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa SMA/SMK di Banten resmi dimulai dari Kabupaten Tangerang. Dinas Pendidikan Provinsi Banten menerapkan aturan pengumpulan ponsel saat jam pelajaran serta melarang pembuatan konten
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews