TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh kepala OPD dan Lurah se-Kota Tangerang sebagai langkah antisipasi kegiatan yang memicu terjadinya berbagai penyakit sosial di Kota Tangerang.
Arief meminta agar seluruh aparatur Pemkot Tangerang dapat mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat dengan melakukan pemeriksaan dan pendataan secara rutin kepada kontrakan atau penginapan.
"Khususnya camat dan lurah lakukan pendataan dan periksakan tempat-tempat penginapan tidak terkecuali kontrakan dan pastikan mereka sudah memiliki izin," jelas Wali Kota dalam rapat secara daring yang juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Sachrudin, Rabu (24/3/2021).
Wali Kota menjabarkan pendataan dan monitoring dilakukan untuk meminimalisir potensi timbulnya penyakit-penyakit sosial serta perbuatan melanggar hukum yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat.
"Data juga penghuni yang tinggal di lingkungan masyarakat. Baik itu kontrakan, hotel, apartemen maupun rumah tinggal," tegas Arief.
Selain itu, tambah Arief, pendataan dan monitoring dilakukan sebagai langkah mencegah terjadinya kegiatan berpotensi negatif yang dapat terjadi serta melanggar aturan yang ada di Kota Tangerang, dengan pengamanan lingkungan berbasis masyarakat.
"Ajak masyarakat untuk berperan aktif untuk menjaga lingkungannya," pungkasnya. (ADV)
Jalan Raya Gardu Tanah Merah atau Jalan Pisangan Pakuhaji di Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, terpaksa dibongkar ulang menggunakan ekskavator meskipun proses pengecorannya belum sepenuhnya selesai.
TODAY TAG
ARYADUTA Country Club akan menggelar Tennis Coaching Clinic pada 26–27 September 2026.
Setelah hampir dua dekade bertumbuh di industri ritel Indonesia, PT Star Maju Sentosa secara resmi memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews