TANGERANGNEWS.com-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh kepala OPD dan Lurah se-Kota Tangerang sebagai langkah antisipasi kegiatan yang memicu terjadinya berbagai penyakit sosial di Kota Tangerang.
Arief meminta agar seluruh aparatur Pemkot Tangerang dapat mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat dengan melakukan pemeriksaan dan pendataan secara rutin kepada kontrakan atau penginapan.
"Khususnya camat dan lurah lakukan pendataan dan periksakan tempat-tempat penginapan tidak terkecuali kontrakan dan pastikan mereka sudah memiliki izin," jelas Wali Kota dalam rapat secara daring yang juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Sachrudin, Rabu (24/3/2021).
Wali Kota menjabarkan pendataan dan monitoring dilakukan untuk meminimalisir potensi timbulnya penyakit-penyakit sosial serta perbuatan melanggar hukum yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat.
"Data juga penghuni yang tinggal di lingkungan masyarakat. Baik itu kontrakan, hotel, apartemen maupun rumah tinggal," tegas Arief.
Selain itu, tambah Arief, pendataan dan monitoring dilakukan sebagai langkah mencegah terjadinya kegiatan berpotensi negatif yang dapat terjadi serta melanggar aturan yang ada di Kota Tangerang, dengan pengamanan lingkungan berbasis masyarakat.
"Ajak masyarakat untuk berperan aktif untuk menjaga lingkungannya," pungkasnya. (ADV)
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence /AI) kerap dianggap sebagai ancaman hilangnya lapangan pekerjaan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berupaya mempertahankan tingkat kemantapan jalan di wilayahnya agar tetap berada di atas angka 93 persen sepanjang periode 2026 hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews