TANGERANGNEWS.com- Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 guna kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas kesehatan.
Ketua Fraksi Golkar Saiful Milah menegaskan, APBD merupakan alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Saiful menyampaikan, pihaknya berharap alokasi APBD mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi warga.
Menurut Saiful, pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama Fraksi Golkar. Sebab, Fraksi Golkar menilai bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Dikatakan Saiful, Fraksi Golkar juga menyoroti pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kota Tangerang, sekurang-kurangnya di wilayah barat dan timur terdapat satu rumah sakit milik Pemkot Tangerang.
"Fraksi Golkar mendorong dibangunnya rumah sakit baru, serta diiringi dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk di Kota Tangerang," ujar Saiful.
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan pembentukan dewan kesehatan. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola sektor kesehatan di Kota Tangerang, serta mendorong peran dan fungsi layanan kesehatan sesuai harapan masyarakat. (adv)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.
TODAY TAG
Rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita mulai dibahas pemerintah. Saat ini, HET masih berada di angka Rp15.700 per liter dan belum mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyoroti polemik kebijakan alih fungsi lahan sawah dan pertanian khususnya di kawasan Kecamatan Teluknaga yang disinyalir melanggar regulasi Pemerintah Pusat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews