TANGERANGNEWS.com- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk 2024 resmi menjadi sebesar Rp93.410.286. Keputusan ini telah disepakati oleh pemerintah dan DPR melalui Raker Penetapan BPIH 1445H/2024M di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, 27 November 2023.
Berdasarkan hasil raker, BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp3 juta dibanding 2023, sehingga menghasilkan angka Rp93.410.286. Namun, dari jumlah tersebut calon jemaah hanya dibebankan 60 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yakni sebesar Rp56.046.172.
Sedangkan, 40 persennya berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp37.364.114. Artinya, total penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8,2 Triliun.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membeberkan, pelunasan Bipih akan menggunakan skema cicilan melalui top up virtual account (VA) Bank Penerima Setoran BPIH. Melalui skema ini, para calon jemaah dapat menyetorkan dana haji sesuai kemampuannya sampai dengan penutupan pelunasan BPIH.
"Sistemnya top up. Tidak ada ketentuan (jumlahnya). Jadi, tidak seperti tahun lalu atau sebelumnya yang sekali bayar harus lunas. Sekarang bisa top up, relatif lebih ringan," katanya.
Menurut Yaqut, skema ini akan meringankan beban calon jemaah atas kenaikan Bipih lantaran bisa menyetor dana sesuai kemampuan ke virtual account masing-masing jemaah.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menyampaikan, penetapan jumlah BPIH ini diputuskan lebih cepat tiga bulan dibanding tahun lalu karena bertujuan untuk memberi waktu lebih kepada para calon jemaah agar dapat menyiapkan biaya pelunasan.
Dikatakan Kahfi, setiap jemaah saat ini hanya perlu melunasi Bipih sebesar Rp28,6 juta dari Rp56 juta yang harus dibayar. Sebab, para calon jemaah telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta sewaktu pendaftaran.
"Skema baru ini diharapkan tidak akan memberatkan jemaah di tahun ini dan berikutnya," pungkasnya.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
TODAY TAG
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Jaringan ritel material konstruksi di bawah naungan PT Mitra Baja Cemerlang (MBC), Mitra Besi Baja (MBB) resmi membuka cabang keduanya di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
