TANGERANGNEWS.com- Masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berakhir pada 10 Februari 2024, sejak dimulai pada 28 November 2023, lalu.
Selanjutnya, masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi pada Rabu, 14 Februari 2024.
Berikut jadwal penyelenggaraan pemilu pasca masa kampanye Pemilu 2024.
1. Masa tenang: 11 – 13 Februari 2024
2. Pemungutan dan penghitungan suara: 14 – 15 Februari 2024
3. Rekapitulasi hasil perhitungan suara: 15 – 20 Maret 2024
4. Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota: Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD
5. Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi: Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi
6. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD: 1 Oktober 2024
7. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden: 20 Oktober 2024
Namun, skema satu putaran hanya jika salah pasangan calon (paslon) mampu mencapai unggul 50 persen perolehan suara.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 416 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pilpres satu ketika calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan 20 persen suara di setiap provinsi.
Jika syarat tidak terpenuhi, maka otomatis Pemilu akan berlanjut pada putaran kedua.
Untuk itu, berikut jadwal penyelenggaraan Pemilu jika terjadi dua putaran.
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih: 22 Maret – 25 April 2024
2. Masa Kampanye: 2 – 22 Juni 2024
3. Masa Tenang: 23 – 25 Juni 2024
4. Pemungutan Suara: 26 Juni 2024
5. Penghitungan Suara: 26 – 27 Juni 2024
6. Rekapitulasi hasil pemungutan suara: 27 Juni – 20 Juli 2024
7. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden: 20 Oktober 2024.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) memberikan layanan Vaksinasi Rabies Gratis bagi hewan peliharaan warga.
TODAY TAG
Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
