TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) memastikan paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan dengan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.
Seperti diketahui, program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dan akan berlangsung hingga akhir Februari 2025.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, diskon tarif listrik ini diberikan secara otomatis tanpa prosedur yang rumit.
"Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025," ujar Darmawan.
Pemberian diskon ini merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, yang menetapkan potongan tarif untuk pelanggan rumah tangga PLN pada daya tertentu selama dua bulan.
Bagi pelanggan pascabayar, diskon 50 persen otomatis diterapkan pada tagihan listrik periode Januari dan Februari 2025. Sementara pelanggan prabayar dapat membeli token dengan harga setengah dari biasanya untuk mendapatkan jumlah energi (kWh) yang sama.
Dijelaskan Darmawan, pelanggan pascabayar hanya perlu membayar tagihan yang telah dikurangi 50 persen, sedangkan pelanggan prabayar mendapatkan potongan harga langsung saat membeli token listrik, baik melalui aplikasi PLN Mobile maupun ritel lainnya.
Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Purwaningsih, warga Jakarta Selatan yang menggunakan daya 1.300 VA, menyatakan bahwa diskon ini sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga.
"Kebijakan ini sangat bermanfaat untuk kami. Diskon tarif listrik 50 persen bisa menghemat anggaran belanja rumah tangga," beber Purwaningsih.
Hal serupa diungkapkan Yusuf, warga Bandung, yang merasa terbantu dengan kemudahan proses pembelian token.
"Saya tadi beli token 100 ribu (Rupiah) dan langsung mendapatkan jumlah token (kWh) seharga 200 ribu, jadi cukup beli token setengah dari biasanya, dapat kWh yang sama, prosesnya sangat mudah dan tidak ribet," tukasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Di tengah ritme kehidupan urban yang serba cepat, standar kemewahan sebuah hunian telah bergeser secara fundamental.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews