Oleh: Ni'matul Afiah Ummu Fatiya, Pemerhati Kebijakan Publik 

TANGERANGNEWS.com-Kemiskinan, bagi sebagian orang adalah penderitaan. Tapi, bagi konten kreator kadang malah menjadi ladang penghasilan. Bahkan, di kalangan para politisi kemiskinan dieksploitasi sebagai misi untuk melancarkan agenda politik dengan dalih mengentaskan kemiskinan.

Tak terkecuali Presiden Prabowo , ia memandang bahwa untuk memutus rantai kemiskinan yang menimpa generasi selama beberapa dekade adalah dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas terutama kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Mampukah Sekolah Rakyat Mengatasi Kemiskinan?

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Agustus 2024, sebanyak 4,6 juta anak Indonesia putus sekolah. Selain faktor kemiskinan, akses pendidikan yang sulit juga menjadi alasan utama tingginya angka putus sekolah. Maka, muncullah program sekolah rakyat.

Program sekolah rakyat ini melibatkan Kementerian Sosial sebagai pihak penyelenggara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. KOMPAS.com (21/7/2025).

Memang Sekolah Rakyat dikemas dengan 3 prinsip utama utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Namun, program yang diyakini akan menjadi solusi praktis untuk mengentaskan kemiskinan ini, sepertinya nasibnya tidak jauh berbeda dengan program-program serupa seperti MBG, mangkrak. 

Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi pada pertengahan Juli ini tersebar di 100 lokasi di seluruh Indonesia, menampung sekitar 9.705 anak. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah anak yang putus sekolah. Sehingga prinsip menjangkau yang tidak bisa dijangkau tidak belum terpenuhi.

Permasalahan Pendidikan 

Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pemerataan pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada serta meningkatkan kualitas pendidikanya. Karena saat ini banyak banyak sekolah negeri yang kewalahan karena membludaknya jumlah peserta didik, sementara di sisi lain beberapa sekolah justru kekurangan siswa atau tidak mendapatkan siswa sama sekali.

Pengadaan sekolah rakyat, secara tidak langsung juga telah mengkotak-kotakan masyarakat sesuai tingkatan ekonomi. Ini seperti masa penjajahan Belanda. Padahal, seluruh rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang sama secara layak sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.

Kemiskinan Struktural 

Sejatinya, berbicara masalah kemiskinan tidak bisa dipisahkan dengan masalah kekayaan. Keduanya erat kaitannya dengan sistem yang diterapkan. Masalahnya, kemiskinan yang ada di negeri ini adalah kemiskinan yang struktural. Negara sengaja memiskinkan rakyatnya sendiri dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti tingginya pajak yang beraneka ragam, biaya pendidikan yang mahal, besarnya tagihan listrik dan air, hal ini berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat karena penghasilannya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok yang seharusnya dijamin oleh negara.

Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, faktanya tidak lantas membuat rakyat sejahtera. Semua karena kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Lebih parahnya lagi banyak SDA yang hari ini justru dikelola asing dan hasilnya dinikmati oleh asing beserta para pejabat yang telah memberikan karpet merah kepada asing. Sementara rakyat, terus menjerit karena beratnya beban yang menghimpit.

Belum lagi jumlah pengangguran yang kian hari kian meningkat. Fenomena kabur aja dulu, Indonesia gelap, penjualan bayi ke luar negeri seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa kondisi ekonomi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia cerah itu hanya milik mereka yang memegang kekuasaan serta para pemilik modal. 

Maka menjadikan sekolah rakyat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah tepat. Memang adanya sekolah rakyat yang gratis ini cukup membantu sebagian masyarakat, tapi tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, terutama masalah kemiskinan. 

Jelaslah bahwa kebijakan mendirikan sekolah rakyat hanyalah kebijakan populis, solusi tambal sulam yang pada akhirnya malah memunculkan permasalahan yang baru.

Solusi Tepat 

Berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini dan negeri-negeri lain, bukan kali ini saja terjadi. Sejak diterapkannya sistem kapitalis sekuler, sejak itu pula muncul berbagai permasalahan. Solusi yang diberikan pun tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan menyeluruh. 

Maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan mengganti sistem yang ada dengan sistem Islam. Karena Islam bukan sekedar agama, tapi Islam juga merupakan sistem yang mengatur seluruh persoalan hidup manusia di dunia, bahkan membimbing jalan untuk kehidupan setelah dunia.

Sama halnya dengan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, maka pendidikan berkualitas juga merupakan hak seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakannya. Karena dalam sistem Islam, tugas penguasa adalah melayani dan melindungi rakyat.

Islam telah menetapkan bahwa sumber daya alam merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah maka negara memiliki pendapatan tetap yang bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan rakyat. 

Selain itu dengan tidak menyerahkan kepemilikan umum kepada swasta apalagi asing, memungkinkan rakyat memperoleh pekerjaan, sehingga tidak menciptakan pengangguran setiap saat. Hal ini memungkinkan rakyat memiliki penghasilan dan penghidupan yang lebih baik sehingga terbebas dari jerat kemiskinan yang menyengsarakan.

Maka tidak ada cara lain, selain kembali kepada aturan Islam secara kafah untuk diterapkan di seluruh aspek kehidupan dengan jalan dakwah.

Wallahu a'lam bishshawwab.