Connect With Us

DPRD Desak Gelar RDP Dengan Wali Kota Tangsel

Yudi Adiyatna | Selasa, 11 Juli 2017 | 19:00

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany saat di Rapat Paripurna Tanggapan Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggungjawaban APBD 2016, Senin (10/7/2017). (@TangerangNews2017 / Yudi Adiyatna)

TANGERANGNEWS.com-Anggota DPRD Tangsel mendesak ketuanya mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Wali Kota Tangsel dan Para Kepala Dinasnya. Hal itu terungkap saat digelarnya Rapat Paripurna Mendengar Jawaban Wali Kota Tangsel Terkait Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2016, Senin (10/7/2017).

 

Saat sidang Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tangsel Tb Bayu Murdani, salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PADI, Rizki Jonis mengeluarkan interupsi meminta kejelasan terkait usulan anggota DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wali Kota Tangsel.

 

"Saya pribadi mempertanyakan usulan anggota DPRD terhadap RDP yang disampaikan kepada wakil ketua 1 (DPRD) beberapa waktu lalu, untuk itu kami memohon kejelasan kapan usulan tersebut akan dilaksanakan," ungkap Jonis.

 

Menjawab interupsi anggota DPRD tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Tb Bayu Murdani menjawab akan mengagendakan usulan anggota terkait RDP tersebut di Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD selesai sidang paripurna dilaksanakan.

Terpisah, seusai memimpin Rapat Paripurna tersebut , Tb Bayu Murdani menjelaskan, untuk menanggapi banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul dikalangan anggota Dewan, maka sesuai tata tertib DPRD bisa diadakan rapat-rapat konsultasi atau RDP dengan pemerintah.

 

"RDP itu untuk bertanya kepada pemerintah, bukan untuk melucuti, tetapi untuk perbaikan-perbaikan ke depan jangan sampai bertumpuk kedepannya. Salah satunya mempertanyakan terkait pembangunan Gedung DPRD dan persoalan-persoalan lainnya," ungkap Bayu.

Selain itu, dirinya berharap agar komunikasi DPRD dan Pemerintah tidak hanya sebatas Rapat-rapat Musrenbang ataupun Paripurna lainnya.

"Sebetulnya dahulu rutin dilakukan, cuma kenapa hari ini patah (tidak dilakukan). Harusnya itu jadi budaya dan rutin dilakukan," ungkap politikus PDIP ini.(RAZ)

KOTA TANGERANG
MUI Kota Tangerang Siap Sebarluaskan Fatwa Haram Vape

MUI Kota Tangerang Siap Sebarluaskan Fatwa Haram Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:46

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang merespons secara cepat terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 lalu.

BANDARA
Polres Bandara Soetta Bongkar Lab Tembakau Sintetis, Bahan Baku dari China, Nilai Produksi Capai Rp1 Miliar

Polres Bandara Soetta Bongkar Lab Tembakau Sintetis, Bahan Baku dari China, Nilai Produksi Capai Rp1 Miliar

Selasa, 10 November 2026 | 18:18

Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) membongkar jaringan tindak pidana narkotika jenis clandestine laboratory (laboratorium gelap) pembuatan tembakau sintetis.

BANTEN
Pemimpin Perlawanan Geger Cilegon Banten KH Wasyid Resmi Jadi Pahlawan Nasional

Pemimpin Perlawanan Geger Cilegon Banten KH Wasyid Resmi Jadi Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 21:28

Ia adalah tokoh asal Banten yang dikenal sebagai pemimpin perlawanan terhadap penjajah dalam peristiwa Geger Cilegon 1888.

NASIONAL
MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:22

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape berstatus hukum haram.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill