Connect With Us

Pilkada Tangsel, Gugatan Muhamad-Saraswati Ditolak MK

Rachman Deniansyah | Rabu, 17 Februari 2021 | 17:28

Mahkamah Konstitusi (MK) (tangerangnews / dira)

 

TANGERANGNEWS.com-Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Tangerang Selatan yang diajukan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. 

 

Putusan tersebut resmi disampaikan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di sidang putusan sela yang dilakukan secara daring, Rabu (17/2/2021). 

 

MK kini tak akan lagi melanjutkan proses sidang sengketa pilkada tersebut.

 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman dalam sidang putusan tersebut. 

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, bahwa salah satu pertimbangan penolakan tersebut, yakni terkait selisih perolehan suara antara termohon dan pemohon telah melebihi persentase. 

 

Sesuai dengan syarat yang tercantum pada Pasal 158 Ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni 0,5 persen.

 

"Bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.294.343.  Sehingga perselisihan antara pemohonnya (Muhamad-Saras) dengan paslon peraih suara terbanyak adalah paling banyak adalah 0,5 persen atau 2.879 suara," ujar Enny. 

 

Sedangkan, kata Enny, dalam kontestasi Pilkada Desember silam, pihak pemohon atau paslon Muhamad-Saras mengumpulkan suara sebanyak 205.309 suara. 

 

Perolehan tersebut pun cukup terlampau jauh dengan perolehan suara yang diraih oleh pihak terkait atau paslon Benyamin-Pilar, yakni sebanyak 235.734 suara.

"Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 30.425 suara, atau sama dengan 5,28 atau lebih dari 2.879 suara," paparnya. 

 

Dengan demikian, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf d UU nomor 10 2016 tersebut. 

 

"Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan," jelasnya.

OPINI
Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Korupsi dan Politik Pilih-Pilih Standar Global

Jumat, 23 Oktober 2026 | 19:42

Wacana redefinisi korupsi yang dilemparkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memicu kegaduhan baru di ruang publik. Pemerintah mengusulkan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi bergeser mengikuti standar global

PROPERTI
Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Program Video Competition Sinar Mas Land Diganjar Penghargaan Perhumas PR Excellence Awards 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 22:48

Sinar Mas Land kembali mengukuhkan prestasinya di bidang komunikasi korporasi dengan meraih Juara II Perhumas PR Excellence Awards 2026 untuk kategori Teknologi & Digital PR.

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

SPORT
Cerita Pelari Jawara Run 2026, Irsan Jauh-Jauh dari Sulawesi Jadi Finisher Pertama hingga Syahdan Ikut Lari untuk Terapi

Cerita Pelari Jawara Run 2026, Irsan Jauh-Jauh dari Sulawesi Jadi Finisher Pertama hingga Syahdan Ikut Lari untuk Terapi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 11:22

Perjalanan jauh dari Sulawesi mengantarkan Irsan menjadi finisher pertama dalam PLN Mobile Jawara Run 2026 di Serang, Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill