TANGERANGNEWS.com-Setelah sempat vakum dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19, roadshow bus KPK sudah singgah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai 7 Oktober hingga 9 Oktober 2022.
Wakil Ketua KPK Alexsander Marwata menjelaskan, roadshow bus KPK merupakan upaya untuk preventif untuk pencegahan korupsi, dengan memperkenalkan apa arti korupsi kepada masyarakat.
Selain itu, Alex turut mengajak Pemerintah Kota Tangsel bersinergi dalam pencegahan korupsi.
"Selain itu, tujuan roadshow bus KPK ini juga guna menghadirkan KPK-KPK kecil. Sering kali kami mendapat komplain dari masyarakat di daerah, seolah-olah kami tidak hadir, sementara masyarakat melihat banyak perilaku korupsi di daerah," kata Alex dilansir dari TribunTangerang, Sabtu, 8 Oktober 2022.
Ia berharap, dengan adanya roadshow bus KPK, tertanam nilai-nilai anti korupsi di masyakat.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, ada beberapa agenda dalam roadshow bus KPK di Tangsel termasuk penyuluhan kepada ASN Kota Tangsel, juga dengan para ulama, majelis taklim di Tangsel hingga perguruan tinggi.
"Bagi kami ini merupakan momentum penting dalam rangka membangkitkan gairah bekerja tanpa korupsi, hidup tanpa korupsi di Tangerang Selatan serta memperkuat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka memberantas korupsi," ucapnya.
Ciputra Group melakukan langkah besar dalam transisi energi hijau dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di salah satu pusat perbelanjaan unggulannya, Mall Ciputra Tangerang.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Rasa lelah yang berkepanjangan sering dianggap sebagai dampak dari padatnya aktivitas, kurang tidur, atau stres. Padahal, kondisi tersebut juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews