TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 170 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.  

"Alhamdulillah hari ini saya dan pak wagub menandatangani kepgub penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor, melalui Kepgub No 170 tahun 2025. Mohon doa dan dukungannya agar dengan kebijakan ini potensi pajak kendaraan bermotor untuk tahun berjalan bisa maksimal sehingga potensi opsen pajak yang menjadi hak dari kabupaten kota dapat lebih optimal," ujar Andra, Kamis, 27 Maret 2025.  

Ia juga meminta para kepala daerah di Banten untuk turut menyosialisasikan kebijakan ini kepada warganya agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.  

Penghapusan denda pajak kendaraan atau pemutihan ini akan mulai berlaku pada 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025 mendatang, di semua Samsat Banten di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

Sebelumnya, Pemprov Banten tengah menggodok kebijakan pemutihan pajak kendaraan, mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Jawa Barat. Andra secara terbuka menyebut bahwa kebijakan ini terinspirasi dari program Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.  

"Jadi apa yang digagas oleh Pak Dedi Mulyadi (Gubernur Jabar) itu luar biasa. Artinya selama ini banyak masyarakat kita, khususnya pemilik kendaraan, menunggak pajak saat mereka harus bayar pajaknya," ujarnya dalam pertemuan di Pendopo Gubernur Banten.

Menurutnya, banyak kendaraan yang sudah tidak beroperasi tetapi masih tercatat sebagai objek pajak, sehingga perlu dilakukan pembaruan data.  

Adapun berdasarkan data Bapenda Banten, terdapat total tunggakan pajak kendaraan di Banten mencapai Rp742 miliar. Sehingga adanya pemutihan pajak, diharapkan jumlah tunggakan ini bisa berkurang setidaknya 40 persen.