TANGERANG-Puluhan pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang melakukan aksi demo memprotes kenaikan harga sewa lapak sebesar 10 persen yang dinilai memberatkan, Senin (13/4).

Salah satu pedagang sayuran Siswanto mengatakan, pihaknya menolak kenaikan harga sewa sebesar 10 persen per bulan. Menurutnya, itu terlalu tinggi, apalagi melihat kondisi penjualan yang sepi pasca kenaikan harga BBM.

“Sekarang penjualan sepi, karena ongkos transport barang mahal. Ini malah harga sewa dinaikkan. Bisa-bisa pemasukkan kita cuma bisa buat bayar sewa, nggak bisa buat makan,” katanya.

Harga sewa bervariasi tergantung luas lapak. Untuk ukuran 2x3 meter, saat ini harganya Rp 1,8 juta per bulan. “Saya sendiri menempat dua lapak, sewanya per Rp3,6 juta per bulan,” katanya.

Siswanto mengatakan bahwa, pihak managemen Pasar Induk Tanah Tinggi sudah menaikkan harga sewa pada tahun lalu sekitar 15 persen. Meski pedagang memprotes, namun tidak ditanggapi. Saat ini para pedagang sudah tidak bisa menerima karena harga yang mencekik.

“Kita masih menawar harga, kita pengennya 5 persen saja. Kalau terlalu berat kita rugi,” tukasnya.

Dia menilai tanggapan pihak managemen terhadap tuntutan mereka selama ini sangat arogan dan tidak memikirkan nasib para pedagang yang notabenennya adalah rakyat kecil.

“Untuk protes saja harus sampaikan surat secara resmi. Bahkan kalau tidak setuju, kami disuruh keluar. Kami ini pedagang, orang susah. Mana ngerti kayak gitu. Karena itu nanti kita akan minta tolong LBH untuk membantu secara hukum,” paparnya.

Plt Kepala Pasar Tanah Tinggi Pandu Wibowo mengatakan bahwa kenaikan harga sewa lapak ini sudah diumumkan jauh hari sebelum ditetapkan. Proses penetapan harga sewa juga sudah disetujui dan dibayar 70 persen pedagang, artinya sudah memenuhi korum.

“Mereka ini yang 30 persen yang tidak setuju, Kebanyakan mereka bukan pemilik lapak, tapi sewa dari pemiliknya. Atau pihak ketiga,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga sewa lapak ini untuk pembenahan karena Pasar Induk Tanah Tinggi kerap didatangi Menteri dan pejabat negara. Pasar yang memiliki 1500 lapak ini juga menjadi proyek percontohan managemen pasar di Indonesia.

“Ini untuk pembenahan serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Supaya lebih nyaman,” pungkasnya.