TANGERANGNEWS.com-Panti pijat di Ruko Royal Jalan Benteng Betawi, Cipondoh, Kota Tangerang digerebek aparat Satpol PP, Sabtu (1/5/2021) malam.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun memberikan tanggapannya ihwal penggerebekan panti pijat yang diduga melanggar SE Wali Kota Tangerang Nomor: 451/1248-Disbudpar Tentang Pengaturan Jam Buka Rumah Makan dan Penghentian Sementara Jasa Usaha Hiburan Umum pada Bulan Suci Ramadan.
Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo mengungkapkan, rasa prihatin kepada para pelaku prostitusi. Sebab, hal itu menunjukan degradasi (penurunan) nilai di masyarakat yang melihat degradasi itu tidak bisa selesai hanya dengan penertiban dan penutupan.
"Percuma digerebek, tapi tidak diberikan solusi. Jadi, kalau banyak kasus yang kalau ditanya sebabnya apa? pasti ekonomi. Dimata saya bukan semata-mata menutup, menggerebek, dan lain-lainnya. Teman-teman (pelaku prostitusi) ini mau diapain," ujarnya saat ditemui di bilangan Jatiuwung, Kota Tangerang, Minggu (2/5/2021).
Arief menjelaskan, harus ada langkah pembinaan yang kongkrit. Bukan hanya dikumpulkan di tempat penampungan, tapi tidak direalisasikan, sehingga para PSK ini bisa mandiri setelah adanya pembinaan.
Baca Juga :
"Saya paham, mungkin kalau mereka sudah keenakan mencari uang dengan cara seperti ini mindsetnya harus dibongkar dengan cara memberikan sesuatu yang konkret. Seperti pembinaan, pendampingan termasuk kewirausahaan atau bagaimana mereka punya pekerjaan yang lebih layak," paparnya.
Arief mencontohkan, kader PKS yang sudah menjadi pengusaha bakal memberikan pembinaan kepada kader yang baru menjalankan usaha. Sehingga, kedepan usaha tersebut berjalan bisa menyerap tenaga kerja di masyarakat yang baru.
"Kita ingin program ini diduplikasi dan replikasi ke masyarakat. Karena PKS punya kapasitasnya. Kenapa tidak bisa dilakukan demikian, mungkin kita kurang silaturahmi, dan kurang jemput bola.
Arief menambahkan, ada hal benar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan suasana kondusif di bulan suci dengan cara menggerebek. Namun, harusnya dilihat dahulu ke akar permasalahannya agar tidak terulang hal tersebut. (RED/RAC)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Di tengah ritme kehidupan urban yang serba cepat, standar kemewahan sebuah hunian telah bergeser secara fundamental.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, menyusul banyaknya kebakaran dan kekurangan air bersih akibat fenomena El Nino Godzilla yang melanda wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pemkab) Tangerang akan menindak tegas pelaku pembakaran sampah liar dengan menjerat hukuman penjara 6 bulan atau denda Rp50 Juta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews