Connect With Us

Refly Harun Ukur Untung Rugi PT di Hadapan Alumni Fakultas Hukum UMT

Achmad Irfan Fauzi | Minggu, 3 Juli 2022 | 17:53

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menghadiri acara silaturahmi di hadapan para alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Minggu 3 Juli 2022. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengukur untung ruginya sistem presidential threshold atau ambang batas presiden dalam acara silaturahmi di hadapan para alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Minggu 3 Juli 2022.

Presidential threshold atau syarat pencalonan presiden tertuang dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi tersebut, pasangan calon presiden-wakil presiden bisa diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memiliki minimal kursi DPR 20 persen atau 25 persen suara.

Menurut Refly Harun, apabila ambang batas pencalonan presiden 0 persen, semua partai politik bagi yang mempunyai kursi maupun tidak, bisa memiliki hak dalam mencalonkan diri sebagai presiden.

"Tapi kalau sekarang yang punya hak mencalonkan diri hanya lah maksimal 16 partai politik yang ikut kemarin, tapi itu harus gabung sampai 20 persen," ungkapnya di Kampus UMT Cikokol.

Sedangkan dengan ambang batas 20 persen, kata Refly Harun, jumlah calon presiden maksimal hanya empat orang saja. Namun, bila 0 persen maksimal sejumlah partai politik yang ikut pemilu.

"Kalau yang ikut pemilu 16 ya calon presiden maksimal 16 bisa. Contohnya bila 0 persen masyarakat bisa memilih banyak calon presiden," katanya.

Relfy menilai, penolakan 0 persen ada kepentingan dari oligarki. Sebab, apabila presidential threshold 20 persen, maka partai politik kemungkinan terjadi politik transaksional.

"Jadi mereka bisa katakanlah bisa menjual perahunya. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang oligarki sifatnya dan kita tidak bisa punya calon-calon (presiden) yang barangkali kita akan dukung karena calon tersebut harus di endors, harus disetujui oleh oligarki, itu baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi," bebernya.

Sedangkan jika ambang batas 0 persen tetap ada peluang politik transaksional, tetapi bisa memunculkan pemimpin yang jujur dan amanah.

Sementara itu, Rektor UMT Ahmad Amarullah, menambahkan dirinya mengapresiasi kegiatan yang dihelat alumni fakultas hukum tersebut karena bisa menambah wawasan.

"Alhamdulillah saya mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kedepannya bisa menambah wawasan lagi dan memunculkan generasi terbaik di Tangerang maupun Indonesia," pungkasnya.

KAB. TANGERANG
Pria di Kosambi Diciduk Polisi Jual 1.346 Butir Tramadol dan Eximer

Pria di Kosambi Diciduk Polisi Jual 1.346 Butir Tramadol dan Eximer

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:36

Polisi mengamankan seorang pria berinisial CF, 25, yang diduga menjual obat keras daftar G di kawasan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

PROPERTI
Ikut Semarakkan HUT ke-81 RI, Paramount Gading Serpong Gelar Festival Kemerdekaan Sebulan Penuh

Ikut Semarakkan HUT ke-81 RI, Paramount Gading Serpong Gelar Festival Kemerdekaan Sebulan Penuh

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:44

Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia turut terasa di kawasan Paramount Gading Serpong. Berbagai dekorasi bernuansa merah-putih menghiasi sejumlah area hunian, komersial, dan fasilitas publik

HIBURAN
Siap-siap! Tangerang Culinary Day 2026 Hadirkan Jajanan Khas hingga Konser Musik Gratis

Siap-siap! Tangerang Culinary Day 2026 Hadirkan Jajanan Khas hingga Konser Musik Gratis

Rabu, 19 Agustus 2026 | 20:10

Pecinta kuliner di Tangerang dan sekitarnya bersiaplah. Ajang tahunan Tangerang Culinary Day 2026 akan kembali menyapa masyarakat pada Sabtu, 12 September 2026, bertempat di Lapangan Ahmad Yani, Alun-Alun Kota Tangerang.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill