TANGERANGNEWS.com- Pimpinan DPRD Kota Tangerang menerima audiensi aktivis yang tergabung dalam Warung Pojok (Warjok) terkait petisi yang akan digulirkan kepada masyarakat serta mendorong Pemkot Tangerang memutuskan kerja sama dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara (Oligo), Selasa, 3 September 2025.

Para aktivis tersebut diantaranya, Aktivis Lingkungan Hidup Bambang Wahyudi, Aktivis Sosial Saeful Basri, serta Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ramah lingkungan belum kunjung berjalan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Maret 2022, lalu.

Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dan masukan dari para aktivis. Selanjutnya, DPRD akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.

“Karena soal sampah ini prioritas yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Rusdi, Pemkot sebaiknya juga menyiapkan langkah alternatif agar masalah sampah di Kota Tangerang dapat ditangani dengan baik. 

“Pemkot Tangerang bisa mengambil langkah alternatif yang lain sambil menunggu hasil dari kerja sama tersebut. Kita juga menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait masalah sampah di Kota Tangerang ini,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Andri S Permana menambahkan, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari hampir tidak mampu menampung sampah yang terus bertambah setiap harinya. 

“Bagaimanapun juga yang kita pahami, sampah ini permasalahan paling problematik. Produksinya setiap hari bertambah, jadi pemerintah kota harus cepat dan tepat mengambil kebijakan,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menilai, DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan uang rakyat tidak terbuang sia-sia. Ia menyebut, kerja sama dengan Oligo memberatkan APBD karena adanya kewajiban tipping fee Rp310 ribu per ton. 

Dengan produksi sampah sekitar 2.000 ton per hari, Pemkot harus mengeluarkan Rp620 juta per hari atau sekitar Rp18,6 miliar per bulan.

“Dukungan DPRD ini penting, nanti DPRD akan dicap masyarakat sebagai pahlawan aspirasi dalam menyelamatkan uang rakyat. Oligo sudah wanprestasi, belum ada amdal, belum ada lokasi pengoperasian PSEL. Tidak ada alasan mempertahankan PKS ini,” tegas Adib.

Senada, Aktivis Lingkungan Bambang Wahyudi meminta agar kontrak dengan Oligo segera diputus. 

“Sudah 33 tahun kami terdampak. Karena kami menganggap PT Oligo telah gagal, kami meminta Pemkot segera cut off PT Oligo secepatnya,” ungkap Bambang yang juga merupakan warga sekitar TPA Rawa Kucing.

Kata dia, luas TPA Rawa Kucing yang mencapai 34 hektare sudah terlalu sesak meski ada mesin pengolahan RDF. Karena itu, Pemkot diminta mengganti Oligo dengan pengelola lain yang mampu menjalankan metode PSEL.

Sementara itu, Aktivis sosial Saeful Basri menilai Oligo sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai PKS. “Menurut kami ini sudah termasuk wanprestasi. Yang kami dengar malah mereka mengajukan addendum ke dua,” ujarnya.

Marsel, sapaan akrabnya, meminta Pemkot maupun DPRD harus segera mengambil langkah tegas. 

“Pemkot Tangerang sudah punya program insinerator dan RDF, tinggal dimaksimalkan. Kalau kerja sama tidak menguntungkan, tidak perlu diteruskan. Kebijakan itu warisan lama dan penuh kepentingan politik,” pungkasnya.