JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi mengoreksi kekayaan Calon wapres, Hatta Radjasa karena yang dilaporkan adalah kekayaannya pada 27 Juli 2012 saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Jumlah kekayaan yang dilaporkan Hatta Rajasa saat itu adalah Rp16,9 miliar dan 56.936 dolar AS. Data tersebut diperoleh dari laporan Hatta saat menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian per Juli 2012.

KPK meminta KPU agar capres dan cawapres memberikan data harta kekayaan terbaru per Mei 2014. Dari hasil pemeriksaan Selasa (25/6), ada perbedaan nilai asset yang dilaporkan Prabowo dan Hatta dengan data yang dimiliki KPK.

"Tanah yang saya beli beberapa tahun lalu sekarang nilainya sudah naik," kata Prabowo seusai menjalani verifikasi laporan harta kekayaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
  
Kekayaan Hatta banyak terdiri atas harta tak bergerak. Aset tanahnya ada 12 dengan nilai Rp 13,858 miliar. Untuk harta bergerak berupa alat transportasi, tidak ada yang dilaporkan atau tidak memiliki. Sedangkan harta bergerak lainnya seperti logam dan batu mulia Rp 1,115 miliar. Aset lainnya berupa giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 1,982 miliar dan USD 56,936.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) dan Badan Pemerhati Migas (BP Migas) terkait dugaan keterkaitan Hatta Radjasa dengan mafia minyak. Direktur Pengolahan Data SKK Migas Ferdinand Hutahayan, melaporkan Hatta ke KPK agar lembaga pemberantasan korupsi itu menyidik Hatta Radjasa.

"Kalau laporan lengkap akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan," kata Johan Budi, Senin (23/6) kepada wartawan.

Hatta menambahkan, koreksi yang dilakukan KPK terhadap laporan harta kekayaannya berkaitan dengan perbedaan nilai aset yang dilaporkan. Misalnya, terkait dengan aset berupa benda seni perolehan 1999 yang nilainya kini sudah berubah.

"Koreksi lebih pada nilai yang sejak 1999 nilainya sama terus, seperti misalkan benda-benda seni. Itu dikoreksi, bukan penambahan harta, tapi perubahan nilai," ujarnya.

Prabowo Bisa Bayar Gaji

Sementara itu, Harta kekayaan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto dinilai cukup untuk melunasi gaji 1200 buruh PT Kiani Kertas (sekarang PT Kertas Nusantara) yang tertunggak tiga bulan.

Dengan kekayaan yang dimiliki, Prabowo tak pantas membuat ribuan buruh Kiani menderita karena tak menerima gaji.“Kenyataannya, para buruh justru kesulitan menghidupi keluarga karena gaji tak dibayar,” kata Koordinator nasional Relawan Demi Indonesia (ReDi) Amal Alghozali, Selasa (25/6).

KPK memanggil Prabowo Subianto-Hatta Radjasa untuk mengklarifikasi harta kekayaan pasangan capres. Berdasarkan informasi yang dihimpun, capres Prabowo Subianto pernah melaporkan LHKPN pada 23 Juli 2003 dengan jumlah kekayaan Rp10,653 miliar dan 4,2 juta dolar AS, saat dia masih menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Dalam laporannya, Prabowo menyebut memiliki hanya punya dua tanah seharga Rp 2,732 miliar. Untuk harta bergerak berupa tujuh alat transportasi adalah Rp 1,450 miliar. Harta terbanyak Prabowo ada di investasi, nilai surat berharga miliknya Rp 2,365 miliar. Sedangkan giro dan setara kas lainnya Rp 3,994 miliar.

Amal menilai Prabowo tak pantas menunda pembayaran gaji ribuan pekerjanya hingga Rp 18 miliar. Apalagi, bila beralasan dana dialihkan untuk kepentingan kampanye pemilu presiden. Penghasilan buruh pabrik kertas terendah adalah Rp 5 juta rupiah. Nilai itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar buruh untuk hidup di Kalimantan Timur.  

“Soal pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja dan para petani pohon akasia di Berau saja tidak mampu dipenuhi. Bagaimana mungkin bisa mensejahterakan Indonesia yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta,” katanya.

Ribuan buruh Kiani Kertas sejak Februari lalu tak digaji perusahaan. Proses produksi di pabrik tak lagi berjalan sejak Agustus 2013. Kondisi mesin di pabrik masih bormal dan mampu memproduksi. Begitu juga pohon akasia yang siap panen tak jua ditebang. Saat ini, hanya petugas keamanan dan fasilitas umum yang tetap bertugas di pabrik. Tidak ada penjelasan dari manajemen soal berhentinya kegiatan di pabrik.
 
Berdasarkan nilai gaji terendah buruh yaitu sebesar Rp 5 juta rupiah, tunggakan gaji mencapai Rp 18 miliar selama tiga bulan.Nilai uang yang tak seberapa dibanding biaya kampanye yang dihamburkan Prabowo baik melalui iklan maupun atribut kampanye.