‎Oleh: Fajrina Laeli, S.M., Aktivis Muslimah

‎

‎TANGERANGNEWS.com-Korupsi lagi, korupsi lagi. Seolah menjadi hobi dan budaya, korupsi terus saja dipelihara di negeri tercinta. Negara subur nan kaya menjadi sia-sia karena ulah penguasa dan aparat negara. Korupsi lagi, korupsi lagi. Terlalu banyak contohnya, terlalu banyak kasusnya. Kali ini terjadi pada dugaan kasus korupsi electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berlangsung pada periode 2020 hingga 2024 (Infopublik.id, 14/7/2025).

‎Sebagai informasi, mesin EDC merupakan perangkat penting yang biasa digunakan untuk memproses transaksi kartu debit maupun kredit di berbagai sektor perbankan.

‎Kasus ini menyeret nama-nama penting dari internal BRI dan dua perusahaan swasta yang diduga kuat terlibat dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Penyidik KPK menemukan praktik manipulatif sejak tahap perencanaan hingga eksekusi proyek.

‎Kasus lama belum usai, kasus baru sudah menyusul. Para penguasa sibuk menggaungkan efisiensi anggaran, ironisnya mereka jugalah yang mengeruk anggaran itu demi menggemukkan rekening pribadi.

‎Beralih ke wilayah Jawa Timur, mencuat dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas). Skandal ini semakin terbongkar sejak 12 Juli 2024 dan KPK secara resmi telah menetapkan 21 orang tersangka. Sudah setahun lamanya, tetapi drama ini belum juga tuntas (Suara.com, 14/7/2025).

‎Tunjangan tambahan guru tidak dibayar, tunjangan kinerja guru dikurangi, dana bantuan sosial, dana riset, dana militer, hingga anggaran pendidikan pun turut dipangkas. Padahal, jelas-jelas pengurangan ini berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak-hak dasar rakyat.

‎Pemotongan anggaran di sana-sini mendapat kecaman, terutama dari kalangan guru. Kebijakan ini menyengsarakan rakyat, tetapi tetap diterabas. Ironisnya, praktik korupsi tidak juga dapat dituntaskan hingga ke akarnya. Sebenarnya, apa prioritas negara ini?

‎Inilah wajah negara dalam sistem kapitalisme. Yang kaya makin kaya, rakyat miskin makin menderita. Para penguasa bergelimang harta, sementara korupsi menjadi budaya. Negara terbukti gagal dalam mengurus kepentingan rakyat dan memberi solusi tuntas atas praktik korupsi.

‎Sejatinya, sistem hari ini tampak tidak dapat diandalkan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang selama ini dibanggakan malah menyuburkan praktik culas dan menjadi alat transaksi antara para pejabat dan pemilik modal.

‎Wajar jika banyak orang berlomba-lomba menduduki kursi parlemen karena keuntungan pribadi yang menggiurkan. Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak mewakili, tetapi justru memeras rakyatnya sendiri. Bahkan, kini kita tidak lagi terkejut saat berita tentang korupsi dengan nilai fantastis kembali mencuat. Yang ada hanya helaan napas panjang karena kejadian serupa terlalu sering terjadi, lagi dan lagi.

‎Alhasil, inilah budaya yang diciptakan dari sistem yang curang. Tidak adanya rasa takut akan dosa dan lupa bahwa manusia adalah hamba, menjadikan penguasa bertindak semena-mena seolah hidup di dunia selamanya.

‎Berbeda dengan Islam. Islam menjadikan akidah sebagai fondasi yang mengarahkan kehidupan sejalan dengan tuntunan syariat, melalui hukum yang diturunkan oleh Allah Ta’ala. Moral terjaga, praktik amar makruf nahi munkar dikembangkan sehingga pengingat terus berjalan. Penguasa pun sadar bahwa perannya di dunia adalah sebagai hamba dan seluruh perbuatannya akan dihisab. Penerapan hukum syarak juga menjadi rem bagi mereka agar tidak terjerumus ke dalam praktik curang yang merugikan masyarakat.

‎Islam memiliki aturan yang jelas antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram. Semua perangkat hukum tersebut dijalankan di seluruh lini kehidupan negara, sehingga praktik korupsi yang jelas-jelas diharamkan dapat diminimalisasi.

‎Selain itu, dengan syariat, hukuman yang diberikan juga berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Dengan hukum ini, praktik korupsi tidak akan berkembang menjadi budaya yang menggurita.

‎Sungguh, hanya Islam yang mampu menjadi solusi atas kerusakan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Fakta sejarah keemasan Islam menjadi bukti nyata bahwa masyarakat ideal tanpa korupsi pernah ada. Hanya Islam yang dapat menyelesaikan masalah korupsi hingga ke akarnya. Wallahu a‘lam bish-shawab.