Connect With Us

Pakar Siber Pertanyakan Kebijakan Peralihan Kartu SIM Fisik ke eSIM

Fahrul Dwi Putra | Rabu, 16 April 2025 | 10:04

Ilustrasi anak main gadget. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur pengalihan penggunaan kartu SIM fisik ke eSIM. 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut kebijakan ini bisa menjadi langkah penting dalam menangkal penyalahgunaan layanan telekomunikasi serta menekan kejahatan digital yang semakin marak.

Meski demikian, pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Menurutnya, keterbatasan adopsi eSIM menjadi salah satu tantangan utama. Sebab, teknologi eSIM saat ini masih terbatas dan hanya tersedia di ponsel-ponsel kelas.

Ia menambahkan, rendahnya penetrasi perangkat eSIM di Indonesia akan membuat implementasi teknologi tersebut belum optimal dalam menekan tindak kejahatan berbasis telekomunikasi.

Lebih jauh, Alfons menjelaskan, masalah utama justru terletak pada lemahnya penerapan prosedur pendaftaran layanan seluler. 

"Mau pakai SIM, eSIM atau iSIM sekalipun, kalau prosedur pendaftaran layanan seluler tidak dijalankan dengan disiplin dan benar maka wacana menggunakan eSIM untuk menekan kejahatan seluler itu akan percuma," ucapnya dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu, 16 April 2025.

Menurut dia, tanpa harus menunggu adopsi eSIM secara menyeluruh, penanggulangan kejahatan melalui layanan seluler sebenarnya bisa dilakukan sekarang juga. Kuncinya ada pada ketegasan dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang memberi efek jera.

Salah satu solusi yang ia ajukan adalah dengan melakukan pemblokiran IMEI terhadap perangkat yang digunakan dalam aksi penipuan. 

"Buat sistem khusus untuk menerima laporan fraud dan setiap nomor ponsel yang terbukti melakukan fraud diidentifikasi dan IMEI ponsel yang melakukan fraud itu diblokir dan tidak bisa menggunakan layanan seluruh operator di Indonesia," papar Alfons.

Alfons meyakini kebijakan pemblokiran IMEI akan menyulitkan pelaku penipuan karena mereka harus terus mengganti perangkat. Hal ini akan meningkatkan biaya operasional pelaku kejahatan dan membuat aksinya tak lagi menguntungkan.

"Jadi masyarakat kalau mau beli ponsel second yah dicek dulu IMEI-nya seperti layanan IMEI beacukai atau Kemenperin. Kalau IMEI-nya tidak diblokir baru dibeli," katanya.

TOKOH
Dari Manajer Artis ke Pebisnis Kopi, Kiprah Firmansyah di Balik Kopi Tanggar

Dari Manajer Artis ke Pebisnis Kopi, Kiprah Firmansyah di Balik Kopi Tanggar

Selasa, 17 Juni 2025 | 12:05

Berbekal pengalaman panjang di industri hiburan sebagai manajer artis, Firmansyah kini menapaki dunia bisnis dengan membawa cita rasa kampung halamannya ke Kota Tangerang.

AYO! TANGERANG CERDAS
Cara Dapat Bantuan PIP 2025 untuk Siswa SD hingga SMA, Segini Besarannya 

Cara Dapat Bantuan PIP 2025 untuk Siswa SD hingga SMA, Segini Besarannya 

Senin, 30 Juni 2025 | 11:49

Program Indonesia Pintar (PIP) ialah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun.

TEKNO
 Waspada Bahaya Grooming Mengintai Remaja di Live Streaming Media Sosial

Waspada Bahaya Grooming Mengintai Remaja di Live Streaming Media Sosial

Senin, 30 Juni 2025 | 16:48

Bagi remaja yang rutin melakukan live streaming, mereka menjadi target empuk karena beberapa alasan yang menjadikan mereka sangat rentan

MANCANEGARA
Sejumlah WNI dari Iran Tiba di Tanah Air, Ceritakan Kondisi Perang

Sejumlah WNI dari Iran Tiba di Tanah Air, Ceritakan Kondisi Perang

Rabu, 25 Juni 2025 | 15:32

Belasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Negara Iran telah dievakuasi ke Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill