Connect With Us

Puluhan Anggota PKI Kabur ke Tangerang

Fahrul Dwi Putra | Jumat, 30 September 2022 | 14:40

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Tiap 30 September, Indonesia mengenang peristiwa kelam di masa lalu yang terjadi pada 1965. 

Operasi Gerakan 30 September atau G30S itu telah merenggut enam jenderal dan seorang letnan satu.

Mereka di antaranya Jenderal (anm) Ahmad Yani, Letjen (anm) R. Suprapto, Letjen (anm) M.T. Haryono, dan Letjen (anm) S. Parman.

Lalu, Mayjen (anm) D.I. Pandjaitan, Mayjen (anm) Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten (anm) Pierre Tendean yang merupakan ajudan dari almarhum Jenderal Besar (Purn) Abdul Haris Nasution.

Ketujuh pahlawan revolusi tersebut diculik dan diperlakukan secara kejam dalam peristiwa G30S PKI yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kemudian, ketujuh jasad mereka ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur tepatnya di tempat yang kini dikenal dengan Monumen Pancasila Sakti.

Selepas peristiwa tersebut, pemerintah melakukan perburuan terhadap anggota maupun orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI. 

Akibatnya sejumlah anggota PKI ada yang datang ke wilayah Serpong, yang dahulu masih masuk wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. 

Namun, tak dapat dipastikan kapan mereka ada di sana, karena tak ada sejarah tertulis soal kedatangannya dan asal mula berada di Serpong. 

Melansir suarajakarta.id pada Jumat, 30 September 2022, sejarawan Banten, TB Sos Rendra menceritakan, bahwa dahulu memang ada puluhan anggota PKI yang datang dan menetap di Serpong.

Hal itu diketahui karena dirinya sempat membaca arsip milik desa atau kelurahan yang terdapat daftar nama-nama anggota PKI yang disebut dengan Buku Merah. Namun, keberadaan buku tersebut kini tidak diketahui.

Para anggota PKI tersebut bekerja di kebun karet daerah Serpong yang memang dulunya merupakan daerah hutan karet.

"Dulu waktu saya jadi staf di kelurahan, saya pernah baca Buku Merah, ada 27 anggota PKI yang tercatat di sana," kata TB Sos.

TB Sos menambahkan, mereka yang namanya tercatat dalam Buku Merah itu tak semuanya paham dan tahu bahwa mereka merupakan anggota PKI.

Meskipun mereka dianggap sebagai PKI namun tidak pernah ada konflik dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar pun sebenarnya tahu bahwa mereka terlibat PKI lantaran di dalam KTP mereka ditandai dengan status Orang Terlarang (OT).

"Dulu memang tertulis di KTP OT buat nandain kalau mereka PKI. Tapi kira-kira sejak era Gus Dur sudah dihapuskan untuk melindungi generasi penerusnya," ungkapnya.

Meski begitu, TB Sos tak mengetahui lebih lanjut soal sejarah PKI di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

BANTEN
Atasi Kemacetan Parah dan Banjir Tahunan, Pemprov Banten Bakal Tata Kawasan Industri Serang Barat

Atasi Kemacetan Parah dan Banjir Tahunan, Pemprov Banten Bakal Tata Kawasan Industri Serang Barat

Jumat, 7 Agustus 2026 | 21:49

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan menahun di kawasan industri Serang Barat.

PROPERTI
Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Summarecon Tangerang Hadirkan Rumah Lapang di Tepi Danau Harga Rp2 Miliaran

Jumat, 7 Agustus 2026 | 19:31

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit pengembangan Summarecon Tangerang kembali menghadirkan produk hunian terbaru bernama Halia di Cluster Havena Lakes, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

NASIONAL
KSPI Jamin Tak Ada Demo Buruh Agustus hingga September

KSPI Jamin Tak Ada Demo Buruh Agustus hingga September

Jumat, 7 Agustus 2026 | 12:44

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill