TANGERANGNEWS.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Joko Widodo akan mengadakan pertemuan untuk membahas pembatasan subsidi BBM pada pekan depan. Pembahasan subsidi ini bertujuan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan, subsidi BBM harus tetap difokuskan kepada masyarakat kelas bawah. 

Menurutnya, subsidi BBM sejak awal memang dirancang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar daya beli mereka tetap terjaga.

"Sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," ujar Karding, Senin, 9 September 2024.

Abdul Kadir Karding menekankan, subsidi BBM harus benar-benar tepat sasaran dan tidak boleh dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu atau kaya. Sebab,  beban subsidi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang cukup besar, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat kecil.

"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuman memang sampai dinikmati oleh orang-orang kaya," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding menyebutkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan subsidi BBM hanya dinikmati oleh mereka yang berhak. Salah satunya adalah program yang digagas oleh Pertamina, seperti penggunaan aplikasi dan kerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan nomor plat kendaraan.

Menurut Abdul Kadir Karding, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus melindungi rakyat kecil, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti BBM, sehingga diharapkan subsidi BBM bisa benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan. "Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," katanya.