TANGERANGNEWS.com-Jumlah kuota peserta didik yang akan diterima di SMP Negeri berbanding jauh dari lulusan siswa SD dalam PPDB yang digelar di Kota Tangerang pada 1-15 Juli 2019.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman kepada TangerangNews, murid lulusan SD tahub ini sekitar 33.000 orang. Sedangkan jumlah daya tampung PPDB pada tahun ini di tingkat SMP Negeri hanya 11.000 siswa saja.
Rektor UNIS Mustofa Kamil sebagai pengamat pendidikan di Kota Tangerang pun menyoroti hal tersebut.
Baca Juga :
Ia mengatakan, solusi yang bisa dilakukan agar setidaknya 22.000 siswa lulusan SD itu dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri yakni dengan menambah rombongan belajar (rombel).
"Ya solusinya menambah kuota. Tiap-tiap sekolah menambah rombel atau menambah jumlah kursi," ujarnya dalam talk show di kampus UNIS Tangerang, Kamis (27/6/2019).
Jika menambah kuota kursi dengan menambah fasilitas infrastruktur belajar mengajar di setiap SMPN tidak bisa dilakukan, ia menyebut menerapkan proses belajar mengajar melalui internet.
"Kalau tidak bisa itu, online learning. Belajar melalui internet secara online itu bisa dilakukan atau tingkatkan kualitas paket B," katanya.
Menurut dia, penerapan sistem PPDB berdasarkan zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua ini harus dievaluasi karena menimbulkan polemik dan belum mampu menjawab persoalan yang ada.
Jikalau memang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap bersikeras menerapkan PPDB dengan memprioritaskan sistem zonasi, fasilitas sekolah harus tersedia di wilayah padat penduduk.
"Nah makanya kata saya school mapping harus sudah dilakukan. Makanya di daerah-daerah padat penduduk dengan jumlah lulusan sekolah dasar yang banyak harus sudah dibuatkan sekolah SMP baru," tukasnya.(RAZ/HRU)
TODAY TAG
Memahami cara membaca candlestick adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap trader, terutama mereka yang terjun ke dalam dunia trading futures.
Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
